Anggota Jaringan Aktivis Perempuan dan Aktivis HAM untuk Keadilan berunjuk rasa mengutuk kekerasan terhadap warga Ahmadiyah di depan Istana Merdeka, Jakarta (ANTARA/Fanny Octavianus)
Malang (ANTARA News) - Keberadaan dan sepak terjang Ahmadiyah di Indonesia dinilai "salah kostum" karena tidak bersesuaian dengan kondisi maupun situasi di negeri ini, kata pengamat politik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Prof Dr Masud Said.
"Kalau kita telusuri, akar Ahmadiyah ini berasal dari Pakistan yang dibentuk oleh Inggris dengan tujuan untuk memecah belah umat Islam di sana (Pakistan). Kalau Ahmadiyah ini dikembangkan di Indonesia, itu namanya salah kostum," kata Masud Said yang juga guru besar Ilmu pemerintahan UMM tersebut, Selasa.
Masud secara tegas juga menyatakan, ditinjau dari perspekstif keyakinan sebagai Agama Islam, Ahmadiyah sudah bisa dianggap sebagai penodaan agama (dalam persepsi Islam). Dan, lanjutnya, sebaiknya Ahmadiyah keluar dari Islam serta tidak menjadi bagian dari Islam.
Namun, lanjut Masud, jika ditinjau (dikaji) dari persepsi multikultural, seperti halnya Konghuchu, Ahmadiyah juga harus diakui. "Tetapi, yang namanya agama kan tidak biusa dicampur adukkan seperti itu," tegasnya.
Kalau mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, tegas Masud, sebaiknya Ahmadiyah di Indonesia ini membubarkan diri. Namun, keputusan itu juga tetap tergantung pada pimpinan Ahmadiyah itu sendiri.
Sebenarnya, katanya, penyelesaian persoalan atau penuntasan masalah keberadaan Ahmadiyah di Indonesia itu bisa dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Kementerian Agama.
Namun, tegas Masud, akan lebih baik kalau pimpinan Ahmadiyah sendiri yang secara sadar membubarkan diri karena keberadaannya di Indonesia sudah "salah kostum" dan tidak layak, bahkan tidak sesuai untuk dikembangkan di Tanah Air ini.
"Dari perspektif ajaran agama Islam saja sudah tidak sesuai, karena Islam meyakini bahwa Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW dan tidak akan ada lagi nabi setelah Muhammad," tegas dosen FISIP UMM yang aktif di organisasi NU tersebut.
(*)
Editor: AA Ariwibowo