MALANG (KR) - Muhammadiyah perlu model baru dalam memaknai konsep Al-Mauun. Konsep kata kunci yatim yang ada dalam surat Al-Mauun tidak lagi diartikan kehilangan orangtua, namun bisa dimaknai tuna wisma, tuna karya, maupun tuna susila. Miskin tidak sekadar miskin harta namun juga miskin budi, miskin ilmu. Inilah yang menjadi sasaran dakwah Muhammadiyah.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Din Syamsuddin mengemukakan hal tersebut dalam Pembukaan Rakernas Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang, Sabtu (21/5) yang diikuti sekitar 150 peserta dari MPM PWM se-Indonesia, LPM PTM, perwakilan dari Fakultas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan PTM, dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-Malang Raya. Pemateri pertama dalam pertemuan tersebut adalah Ketua PP Muhammadiyah Bambang Soedibjo dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Gusti M Hatta.
Diakui Din perlunya sasaran yang lebih luas tidak hanya memperkuat landasan budaya, namun juga sebagai tanggap darurat untuk menanggulangi permasalahan di era modern saat ini, dimana permasalahan tersebut memiliki dampak sosial yang berpotensi tidak hanya menjadi penyakit sosial, tapi jadi permasalahan sosial.
Karenanya, Din menyebut Muhammadiyah sebagai gerakan pencerahan yang memiliki etos menolong kesengsaraan umum dan menebar manfaat dan berguna bagi umat, perlu terus memperbaiki model-medel pemberdayaan bagi kaum papa.
Dalam dimensinya, MPM menjadi pembebas, "Tidak hanya pada dakwah keyakinan, namun juga pembebas kemanusiaan, kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan. MPM juga berdimensi sebagai pemberdayaan yang kemudian memajukan masyarakat," tandas Din.
Sebagai pelaku utama pembangunan pertanian, petani menghadapi kendala dalam hal kesejahteraan hidup yang belum memadai sehingga pelaku ekonomi di sektor industri dan perdagangan lebih berkembang dibanding masyarakat petani itu sendiri.
Sedangkan Menteri Pertanian dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI, Hari Priyono mengatakan kegiatan yang dilakukan MPM PP Muhammadiyah relevan dengan kebijakan pembangunan nasional karena esensi pembangunan sebenarnya adalah pemberdayaan masyarakat dan membangun kemandirian untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, sasaran utama pembangunan pertanian adalah peningkatan kesejahteraan petani. (Fsy)-b
"Banyak faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan petani, tidak hanya kemajuan di tingkat produksi usaha tani," terang Hari.
Hal ini perlu diupayakan mengingat petani merupakan pelaku utama pembangunan pertanian yang jumlahnya mencapai 41,49 juta atau 38,3% dari tenaga kerja nasional. "Mereka inilah yang berperan menyediakan bahan pangan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, menyumbang devisa dari ekspor hasil komoditas pertanian, terutama perkebunan rakyat, termasuk menjadi penyelamat perekonomian nasional saat Indonesia dilanda krisis finansial. Oleh karenanya, sektor pertanian telah mampu menjadi penggerak perekonomian di pedesaan," papar Hari.
Namun, Hari mengakui, di balik kontribusi dan peran besar para petani, kesejahteraan petani belum memadai karena keterbatasan pendapatan akibat dari kepemilikan lahan yang sangat sempit. "Hal ini disadari sepenuhnya bahwa petani di pedesaan mengalami kesulitan dalam akses pasar, sumber permodalan, sarana transportasi, infrastruktur perhubungan, fasilitas listrik dan komunikasi. Akibatnya pelaku ekonomi di sektor industri dan perdagangan lebih berkembang dibanding masyarakat petani yang umumnya usaha di budidaya," urainya.
Karenanya, pemerintah mengembangkan berbagai model program pemberdayaan petani. Prinsip dalam pemberdayaan adalah membantu petani agar mau dan mampu melakukan kegiatan ekonomi berbasis pertanian yang dapat bersaing serta mempunyai nilai tambah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.
Hari menambahkan jika pemberdayaan petani tidak selalu memerlukan dana yang besar, tetapi yang lebih penting adalah mengenali apa yang diperlukan menjadi pemicu kegiatan ekonomi mereka. "Bahkan tidak jarang, petani hanya butuh bimbingan dan pendampingan saja karena ketidakmampuan mereka dalam mengakses permodalan, pasar, teknologi, dan informasi," ujar Hari. (Fsy)-b
