Buruknya citra peradilan dan maraknya hakim-hakim nakal menimbulkan keprihatinan di kalangan pendidikan. Bagaimanapun para hakim itu dilahirkan oleh perguruan tinggi (PT), sehingga wajar jika keprihatinan itu muncul.
Hal tersebut mencuat dalam Workshop Penguatan Fungsi Komisi Yudisial dan Pemantauan Peradilan Melalui Pemberdayaan Masyarakat kerja sama Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan KY kemarin. Sebagai ilmuan, sudah sepantasnya kita menegur hakim-hakim yang berperilaku salah. Walaupun sudah ada ilmu Etika Profesi. Tapi toh kondisinya masih memprihatinkan, ungkap salah satu peserta seminar, kemarin.
Bahkan tidak sedikit dari peserta yang merupakan perwakilan Dekan Fakultas Hukum se Indonesia ini menilai bahwa hakim di Indonesia sekarang ini bermental businessman. Karena itu, diharapkan KY bisa menjalankan fungsinya terutama dalam proses rekrutmen Hakim Agung, yang ditengarai banyak ditumpangi muatan politik. Kesan yang ditangkap, KY banyak disetir DPR. Sementara banyak hakim yang direkrut KY adalah hakim-hakim partai politik.
Menanggapi berbagai kritikan tersebut, Ketua Komisi III KY yang juga anggota Badan Kehormatan, Gayus Lumbun, menegaskan KY dan DPR tidak bisa dipisahkan. Menurutnya, keberadaan DPR adalah sebagai kontrol, sebab tanpa ada kontrol maka kekuasaan KY bisa menjadi kekuasaan absolut. Sehingga bagaimanapun buruknya kontrol dari DPR, keberadaannya masih diperlukan. Karena itu kami terus mengharapkan masukan, terutama dari kalangan kampus untuk aware bagaimana keadaan pengadilan, ungkapnya.
Sementara itu, Ketua KY, Dr M Busro Muqoddas SH M.Hum menegaskan, pihaknya sangat terbuka dengan segala informasi dari masyarakat. Terutama mengenai hakim-hakim di daerah yang nakal. Diharapkan masyarakat secara individu maupun LSM bisa ikut memberikan informasi mengenai hal ini. Bisa langsung diinfokan ke HP saya, setiap hari ratusan sms yang masuk dan akan kami tindaklanjuti, tuturnya.