MALANG– Lima pemantau independen lolos verifikasi administrarif di KPUD dan memiliki sertifikat untuk ikut memantau proses pelasanaan Pemilukada sampai pada tahap pengucapan sumpah dan janji kepala daerah terpilih dilangsungkan. Lima pemantau tersebut tersebar di 57 kelurahan dan berjumlah total sekitar 200 pemantau.
“ Mereka berbasis di kelurahan. Pemantaunya antara lain ada Laboratorium Ilmu Pemerintahan UMM, PP Otoda UB, Fisip UB, Aksara Tumapel dan Indonesia Social and Democracy (ISD),” kata Anggota KPUD Divisi Sosialisasi Zainuddin.
Lima tim pemantau tersebut lolos setelah mampu melengkapi sejumlah persaratan, diantaranya, memiliki badan hukum dan kepengurusan yang jelas serta memiliki sumber dana sendiri dari yang tidak dibiayai oleh parpol tertentu ataupun peserta Pemilukada. “Sumber dana umumnya dari komunitas, universitas ataupun swadaya lembaga sendiri. Mereka dilarang menerima pembiayaan dari parpol atau peserta Pemilukada untuk menjamin independensi,” jelasnya.
Lima pemantau tersebut memiliki hak dan kewajiban seperti yang tertera dalam Peraturan KPU Nomor 64 tahun 2009. Haknya diantaranya boleh mengikuti seluruh proses kegiatan serta melaporkan kepada Panwas sementara kewajibannya diantaranya adalah memfasilitasi pengaduan pemilih pada panwas. “Umumnya mereka adalah wajah-wajah lama yang sering menjadi pemantau independent baik di Kota maupun Kabupaten Malang,” tambahnya.
Salah satu lembaga pemantau pemilu indepenen, Indonesia Social and Democary mengaku menyiapkan sekitar 71 pemantau. 57 diantaranya tersebar di 57 kelurahan dan sisanya akan ditempatkan pada beberapa TPS saat hari pemilihan nanti. Seluruh kegiatan pemantauan menurut Koordinator ISD Ruhadi dibiayai dari dana swadaya lembaga. “Proses pemantauan sedikit terlambat karena baru ada sekarang setelah PPS terbentuk. Tetapi kami akan terus bergerak dengan progress yang akan kami umumkan,” tuturnya. (pit/udi)