MALANG- Program Studi Perikanan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) akan menjadi bagian dari gerakan Indonesia Bertambak yang dicanangkan Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI). Melalui gerakan Indonesia Bertambak, menurut ketua Prodi Perikanan UMM Riza Rahman Hakim SPi MS, fresh graduate Perikanan UMM akan segera disalurkan ke tambak-tambak seluruh Indonesia dalam jangka waktu tertentu untuk mengaplikasikan ilmu yang mereka dapatkan selama bangku kuliah.
Selain bagi fresh graduate, MAI juga memberi peluang bagi mahasiswa aktif magang di lembaga tersebut untuk bekerja bersama akademisi, peneliti, birokrat serta praktisi bidang kelautan dan perikanan. “Dengan metode ini, mahasiswa diharapkan memiliki bekal dan wawasan berharga ketika nantinya bekerja secara mandiri, sekaligus berkontribusi dalam memperluas produksi sumber daya Indonesia,” tutur Riza yang meraih gelar master di Kasetsart University, Thailand ini.
Ketua MAI Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri MS saat hadir di UMMmenyebutkan, kerjasama MUI dan UMM ini akan sangat strategis karena UMM dalam banyak hal tengah menjadi trend setter bagi kampus-kampus lain. “Saya juga nantinya akan berkomunikasi dengan pak Muhadjir Effendy (rektor UMM, red) agar UMM memiliki concern khusus di bidang kelautan. Ini penting, UMM kan banyak follower-nya, supaya nanti bisa diikuti kampus lain,” ujar mantan Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004 ini.
Sekjen MAI Ir Agung Sudaryono MSc PhD bahkan menyebutkan, produksi perikanan budidaya Indonesia merupakan yang terbesar kedua di dunia, yakni lebih dari 3,5 juta ton per tahun, hanya kalah dari Cina. Selain itu, lanjutnya seraya merujuk data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2014, sektor perikanan budidaya, baik tawar, payau, maupun laut merupakan sumber pendapatan usaha rumah tangga terbesar dengan nilai mencapai Rp 196,4 juta per tahun, mengungguli sektor usaha padi, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kehutanan.
Bagi Agung, hal itu menjadi bukti bahwa nilai dan produksi sektor perikanan merupakan sumber pendapatan negara paling potensial dibanding sektor agribisnis lain, dan karenanya perlu penanganan khusus. Untuk itu, kata Agung, MAI berharap pemerintah Jokowi-JK mendatang tetap mempertahankan nomenklatur Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam struktur kabinetnya.
Sikap MAI itu dilatari oleh wacana yang berkembang tentang rencana pemisahan sektor kelautan dan sektor perikanan, di mana sektor kelautan akan masuk dalam Departemen Maritim sementara sektor perikanan akan bergabung dengan Departemen Kedaulatan Pangan termasuk di dalamnya ada pertanian dan peternakan.
“MAI akan memperjuangkan agar sektor kelautan dan perikanan tidak dipisah. Kita harus mencontoh negara-negara maju dunia yang sukses di sektor perikanan seperti Kanada, Norwegia, Irlandia dan Finlandia, di mana dua sektor itu masuk dalam satu departemen, yaitu Department of Fisheries and Ocean (DFO),” paparnya.