Pasca pengumuman KPU Pusat atas kemenangan pasangan capres SBY-Boediono, spekulasi susunan kabinet pun mulai merebak di Jatim.
Sedikitnya, ada lima warga Jatim bakal masuk kabinet SBY-Boediono utamanya dari kalangan akademis. Satu diantaranya kini sudah duduk sebagai menteri.
Dikonfirmasi soal spekulasi tersebut, Prof Dr H Nur Syam MA pengamat sosiologi Islam membenarkan. Bahkan, tokoh-tokoh dari Jatim itu, sepertinya akan berebut dengan calon lainnya untuk menduduki kursi Mendiknas, yang kini dipegang Bambang Sudibjo.
Muhadjir Effendy saat bersama Amien Rais
Mereka yang latar belakangnya akademis, sangat cocok duduk di Mendiknas, papar Nur Syam di Univesitas IAIN Surabaya , Jumat kemarin.
Sementara itu tokoh-tokoh Jatim yang muncul dibursa calon kabinet SBY diantaranya Mohammad Nuh (Menkominfo), Fasichulisan (Rektor Unair Surabaya), Haris Supratno (Rektor Unesa) dan Imam Utomo (mantan Gubernur Jatim). Khusus Imam Utomo, sepertinya sudah lama memang diharapkan SBY membantu kekuatan kabinetnya.
Bukti keinginan SBY atas Imam Utomo sudah ditunjukkan ketika posisi Mendagri kosong ditinggalkan M Maruf. Tetapi, karena Imam Utomo ingin menyelesaikan jabatannya gubernur Jatim kali kedua sampai tuntas, maka Imam Utomo menolaknya. Akhirnya, kursi Mendagri diberikan Mardiyanto yang ketika itu menjabat Gubernur Jateng.
Tetapi, sumber resmi Malang Post di sekitar Imam Utomo menyebutkan, mantan Pandam Brawijaya ini sepertinya akan diplot menjadi Duta Besar (Dubes) di salah satu Negara di Eropa. Kabar terakhir menyebut begitu. Tetapi, bisa juga pak Imam tetap diploting Mendagri, tutur sumber yang tidak mau disebutkan namanya.
Terkait kekuatan tokoh pendidikan di Jatim tadi, Nur Syam menilai, selain cocok duduk di kursi Mendiknas, Mohammad Nuh yang mantan Rektor ITS dinilai pas juga sebagai Menristek. Atau minimal, Pak Nuh masih tetap seperti sekarang sebagai Menkominfo, karena latar belakang tekniknya, ujarnya.
Ketika ditanya soal rumor Mendiknas dan Menag akan diserahkan ke PKS sebagai pendukung SBY-Boediono, Nur Syam menilai, hal itu akan memunculkan resistensi kuat karena PKS merupakan kelompok minoritas.
Saya kira ada jabatan-jabatan teknis yang tidak bisa diberikan ke orang partai. Seperti Menristek, Menteri Ekonomi dan sejenisnya, paparnya.
Dikatakan dia, posisi Menteri Agama dan Mendiknas dinilai tetap layak diberikan kepada tokoh agama dari kalangan NU atau Muhammadiyah.
Jika dari NU bisa Prof Dr KH Said Agil Siradj atau F Masdar Mas`udi. Tetapi, kalau Muhammadiyah, bisa Din Syamsuddin. Atau bahkan, Muhadjir Effendy Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
Sah-sah saja koalisi parpol diberikan jatah, tetapi harus sesuai porsinya. Jangan semua parpol diberi jatah semuanya, kilahnya sembari tersenyum.