MALANG - Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini (Paudni), Prof Dr Lydia Freyani Hawadi, menghimbau agar pemerintah daerah (Pemda) mulai membuat peraturan daerah (Perda) yang mengatur pos Paud. Langkah ini perlu dilakukan untuk meningkatkan angka partisipasi Paud yang masih rendah.
”Saat ini Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 0-4 tahun masih rendah yaitu sekitar 34 persen, targetnya bisa naik menjadi 75 persen,” ungkap Lydia saat hadir di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Rabu (16/1).
Menurutnya selama ini APK di Jawa Timur (Jatim) tergolong cukup bagus. Hanya saja masih dijumpai ada beberapa desa yang belum memiliki Paud. Padahal pemerintah menargetkan satu desa satu Paud.
Keberadaan Perda tersebut lanjutnya diharapkan juga mengatur kesejahteraan tutor Paud. Karena kualifikasi pendidikan Tutor Paud adalah minimal lulusan SMA, maka mereka tidak akan mendapatkan tunjangan sertifikasi. Sehingga butuh perhatian dari pemerintah daerah.
”Yang pasti Paud harus pro poor dengan peserta didik dari anak tukang sampah, pemulung harus ditampung dan tidak boleh ada penarikan biaya mahal,” tegasnya.
Sementara itu hadir pula dalam acara di UMM kemarin Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim, Dra Hj Nina Soekarwo Msi. Menurutnya pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mencanangkan gerakan 10.000 Taman Posyandu yang akan dilaksanakan di 38 Kabupaten/Kota.
” Selama ini Paud belum dianggap penting, karena itu masih harus ditingkatkan sosialisasinya,” ujarnya.
Bentuk integrasi posyandu secara menyeluruh di berbagai sektor ini dinamai Bude “Taman Posyandu”. Sesuai konsep awal posyandu, yakni pelayanan terpadu, maka harapannya di Taman Posyandu ini terlayani secara paripurna, antara lain dari sisi pendidikan (Paud), kesehatan (pertumbuhan fisik), BKKBN (Bina Keluarga Balita dan parenting), hak perlindungan anaknya akan ditangani oleh BPPKB Provinsi Jatim, serta Asisten bidang Kesra sebagai koordinator pelaksanaan Taman Posyandu.
Ketua Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Prof Dr Sujono menuturkan UMM komitmen untuk menyosialisasikan dibentuknya Taman Posyandu. Ada 47 desa dan 1.217 mahasiswa UMM program kuliah kerja nyata (KKN) yang akan diterjunkan dalam perintisan tersebut. ”Rencananya mahasiswa KKN program ini akan dibernagkatkan pada 18 Januari besok,” bebernya.(oci/eno)