Ilustrasi Foto: dok. Okezone.
SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginginkan agar kajian terhadap sistem belajar full day school seperti yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dilakukan lebih komprehensif. Dengan begitu, polemik di masyarakat pun dapat dihindarkan.
"Selain lebih komprehensif, buat saya, syaratnya satu saja, sekolah harus menyenangkan. Jangan sampai mereka (anak didik) tertekan atau stres," kata Ganjar di Semarang, Senin (8/8/2016).
Menurut Ganjar, sistem belajar di sekolah seperti full day school itu mendekati sistem sekolah lima hari dalam sepekan. Dengan harapan, sistem tersebut membuat para pelajar bisa berinteraksi antaranggota keluarga pada akhir pekan.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengungkapkan, muncul permasalahan mengenai transportasi terkait dengan penetapan full day school dan lima hari sekolah.
"Sudah saya evaluasi, pola ini sangat bisa diterapkan di perkotaan. Tapi kalau di desa, akan muncul permasalahan mengenai transportasi," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Ganjar, sistem belajar full day school harus diujicobakan di beberapa sekolah jika pemerintah ingin menerapkannya.
Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir Effendy menggagas pendidikan dasar (SD dan SMP), baik negeri maupun swasta, menggunakan sistem full day school agar anak tidak sendiri ketika orangtua mereka masih bekerja.
"Dengan sistem full day school ini secara perlahan anak didik akan terbangun karakternya dan tidak menjadi 'liar' di luar sekolah ketika orangtua mereka masih belum pulang dari kerja," katanya di Malang, Minggu 7 Agustus.
Menurut Muhadjir, kalau anak-anak tetap berada di sekolah, mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas sekolah dan mengaji sampai dijemput orangtuanya usai jam kerja. "Dan, anak-anak bisa pulang bersama-sama orangtua mereka, sehingga ketika berada di rumah, mereka tetap dalam pengawasan, khususnya orang tua," katanya.
Menyinggung penerapan full day school bagi pendidikan dasar tersebut, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu mengatakan saat ini masih terus dilakukan sosialisasi di sekolah-sekolah, mulai di pusat hingga di daerah. "Nantinya memang harus ada payung hukumnya, yakni peraturan menteri, tapi untuk saat ini masih sosialisasi terlebih dahulu secara intensif," ujarnya.
(rfa)