JAKARTA- Tim Pengkajian Arsitektur Kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) berencana memasukkan Polri ke dalam sebuah kementerian.
Menurut Pengamat Militer, Muhadjir Effendy rencana tersebut memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Apa saja plus minus bila Polri digabung ke kementerian?
Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menyebutkan bahwa dalam konteks demokrasi, kepolisian sejatinya berada di bawah kementerian. Gunanya, pemerintah bisa mengontrol wewenang dan kinerja aparat keamanan secara langsung. "Secara sistematis seharusnya tidak seperti sekarang," kata Muhadjir saat berbincang dengan Okezone, Jumat (5/9/2014).
Keuntungan bila Polri digabung ke kementerian, kata dia, pemerintah akan lebih mudah mengontrol Polri sekaligus bisa menutup kemungkinan penyimpangan, terutama dengan melakukan monitoring terhadap anggaran keuangan, "Sisi lainnya juga adalah penggunaan kekuatan polisi dalam masalah kaeamanan dan ketertiban di masyarakat," tegasnya.
Namun, bila digabungkan ke Kementerian, justru hal negatif yang muncul adalah resistensi di tubuh kepolisian. Resistensi terjadi karena perubahan tajam yang dilakukan secara mendadak. "Hal negatif karena perubahan sangat tajam menimbulkan resistensi dari tubuh kepolisian, karena selama ini cukup menikmati keistimewaan tertentu. Resistensi itu muncul dari sisi internal kepolisian sendiri," bebernya.