JAKARTA (Pos Kota)- Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI) menemukan kasus penggunaan ijasah palsu pada proses sertifikasi guru disejumlah Lembaga Pelatihan Tenaga Kependidikan (LPTK) swasta diseluruh Indonesia.
Tindak kejahatan tersebut dilakukan oleh oknum guru baik guru honorer (swasta) maupun guru PNS.
“Oknum guru yang menggunakan ijasah palsu tersebut ingin agar segera memperoleh tunjangan sertifikasi. Mereka menempuh cara-cara yang tidak dibenarkan,” papar Ketua Umum PB PGRI Sulistyo disela Rapat Koordinasi Nasional PGRI 2013, Jumat (4/10).
Kasus penggunaan ijasah palsu dikatakan Sulistyo ditemukan dibanyak LPTK swasta. Diantaranya di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang, LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya, LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar dan sebagainya.
Terhadap guru yang menggunakan ijasah palsu tersebut, LPTK terpaksa mendiskualifikasinya dari daftar peserta pelatihan profesi dan mengembalikan yang bersangkutan kepada Dinas Pendidikan setempat. Sebab seleksi awal yang menentukan siapa-siapa guru yang akan ikut pelatihan profesi menjadi wewenang dinas pendidikan daerah.
Sulistiyo menyesalkan kurangnya ketelitian dinas pendidikan di daerah dalam menyeleksi data dan dokumen guru calon peserta pelatihan profesi. Sehingga muncul guru-guru peserta pelatihan profesi yang melampirkan ijasah palsu.
Diakui Sulistyo, kasus ijasah palsu dalam proses pelatihan sertifikasi guru tak hanya mencoreng dunia pendidikan. Tetapi juga membuat repot LPTK swasta yang ditunjuk pemerintah untuk menyelenggarakan pelatihan profesi guru. Selain itu juga merugikan perguruan tinggi swasta mengingat ijasah palsu banyak mencatut nama PTS.
Sertifikasi guru lanjut Sulistyo semestinya menjadi titik untuk mengubah pola pikir guru sekaligus menjadi pemacu guru untuk terus meningkatkan mutu dan kualitasnya. Tetapi jika proses untuk mendapatkan sertifikasi sudah dilakukan dengan tidak jujur, tentu ini akan membuat visi dan misi sertfikasi guru menjadi tidak tercapai.
“Sangat disayangkan jika ada oknum guru yang mengawali proses sertifikasi dengan cara-cara memalsukan data,” katanya.
Tekait rencana aksi damai berupa doa bersama yang akan digelar 3,8 juta guru pada hari ini Sabtu (5/10), Sulistyo menjelaskan aksi hanya akan diisi dengan doa bersama guru dari seluruh Indonesia. Konsentrasi massa akan dilakukan di sekolah-sekolah dan gedung guru secara serentak pada pukul 10:00 WIB.
“Semua daerah sudah melaporkan kesiapannya. Dan tidak ada larangan dari kepala daerah, polisi atau bahkan menteri terhadap aksi guru. Bahkan orangtua dan siswa mengijinkan,” tukasnya.
Aksi damai doa bersama jutaan guru dipicu oleh tuntutan PGRI terhadap pemerintah agar segera mengimplementasikan segala aturan yang menyangkut perbaikan nasib guru. Seperti tunjangan untuk guru honorer, proses sertifikasi yang lebih baik dan mudah, penyelesaian guru yang menjadi korban politik dan sebagainya.
