MALANG -– Pembenahan birokrasi pemerintahan Indonesia yang berlangsung selama ini dinilai masih belum baik. Penilaian tersebut diungkapkan Guru Besar Bidang Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof HM Mas’ud Said PhD, akhir pekan kemarin.
‘’Padahal, tidak akan ada pemerintahan yang baik, tanpa birokrasi yang baik. Bahkan tidak bakal ada reformasi yang berarti dalam sebuah negara, tanpa reformasi birokrasi,’’ jelas Mas’ud Said kepada wartawan, usai dikukuhkan menjadi guru besar.
Namun dalam realitas yang ada selama ini, menurut Mas’ud Said, justru masih sering terjadi gejala phobia birokrasi. Gejala semacam itu, tandas dia, bisa menurunkan kepercayaan terhadap pemerintahan. Selain itu, dapat menghalangi birokrasi berbenah diri.
Mas’ud menegaskan bahwa titik pangkal dari buruknya birokrasi itu ada tiga hal. Di antaranya, menyebarnya persepsi buruk dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadp birokrasi. Disaping itu, birokrasi di Indonesia resisten terhadpa perubahan, lamban dan boros.
Tragisnya, terang dia, masih belum ditemukan strategi, baik secara philosofis maupun teknis yang mampu memberikan sumbangan untuk mencerahkan. Dia memberikan contoh, terkait dengan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan birokrasi.
Penilaian negatif terhadp birokrasi itu, kata Mas’ud, sebagai bagian dri sifat brirokrasi yang kaku dan formalistis. Seharusnya, terang dia, birokratsi itu bersifat netral. ‘’Artinya, birokrasi harus obyektif, tapi tetap tetap terbuka terhadap modifikasi dan inovatif,’’ tegasnya.
Dia memberikan ilustrasi tentang warga yang miskin. Ketika sakit, butuh berobat warga yang miskin itu tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan secara gratis lantaran tidak memiliki stempel miskin dari birokrasi. Kemiskinan mereka bias dinyatakan sah, kalau dapat stempel birokrasi.
Semua itu, kata dia, diakibatkan karena pemaknaan terhadap birokrasi yang terlalu kaku dan serba formalistis. Padahal, birokrasi itu merupakan mekanisme atau system kerja yang teratur, pasti dan mudah dikendalikan atau dilaksanakan.
Makanya, terang dia, birokrat seharusnya tidak terlalu kaku dalam melaksanakan tata aturan birokrasi. ‘’Ini hakekatnya ada pada pucuk pimpinan. Jika birokrat pemerintahan bersifat fleksibel dan inovatif, saya yakin birokrasi itu akan menjadi alat yang baik untuk memberikan pelayanan pada public,’’ tegasnya.
Karena itu, papar dia, birokrasi pemerintahan harus fleksibel dan bersifat inovatif. Dalam dunia bisnis, seperti perbankan dan perusahaan multi nasional bisa berkembang dengan pesat, karena menggunakan birokrasi fleksibel dan inovatif dengan baik. aji/fif