LUWUK -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, Mendikbud sudah menguji coba implementasi penguatan pendidikan karakter (PPK) atau full day school pada 1.500 sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di berbagai daerah.
"Kita sudah mulai dengan pelatihan bagi para guru, kepala sekolah, dan komite sekolah pada 1.500 sekolah sebagai percontohan (piloting) implementasi program penguatan pendidikan karakter. Alhamdulillah, sambutan daerah-daerah sangat baik," katanya di Banggai, Sulawesi Tengah, Sabtu (5/11).
Ia menjelaskan, sekolah-sekolah yang melaksanakan PPK ini mewajibkan guru berada di sekolah minimal delapan jam setiap hari. Kepala sekolah juga tidak perlu lagi mengajar sehingga fokus untuk mengelola sekolahnya untuk mencapai tujuan-tujuan sekolah tersebut.
Konsekuensinya, sekolah libur pada Sabtu sehingga anak-anak bisa berkumpul bersama keluarganya selama dua hari libur berturut-turut.
Menurut Muhadjir, di tingkat SD, 70 persen pelajaran adalah menyangkut penguatan karakter, dan 30 persennya pelajaran keilmuan yang ditimba di ruang kelas. Sedangkan di tingkat SMP, 60 persen penguatan karakter dan 40 persen keilmuan.
Soal materi penguatan karakter itu, Kemendikbud sudah menyusun pedoman umum. Namun, implementasi teknisnya, diberikan keleluasaan kepada sekolah untuk mengaturnya. Ia beralasan, sekolah dirancang untuk mandiri dalam merumuskan program penguatan karakter sesuai potensi lingkungan dengan mengutamakan kearifan, keunggulan, dan kecerdasan lokal.
"Masing-masing daerah atau sekolah saya harapkan tampil dengan ciri khas dan keunggulannya. Bahkan, diharapkan setiap sekolah punya branding atau hal menonjol. Mungkin ada yang kuat dalam bidang religiositas, ada yang menonjol dalam kemahiran membaca Alquran, atau unggul dalam hal membentuk jiwa nasionalisme siswa," ujar dia.
Muhadjir menambahkan, materi PPK tidak masuk dalam kurikulum sehingga tidak akan ada penambahan mata pelajaran. Bahkan, kata dia, banyak mata pelajaran di SD dan SMP yang akan dihapus. Alasannya, sekolah-sekolah pelaksana "full day school" itu memang dirancang untuk lebih banyak melakukan aktivitas, baik di dalam kelas, sekolah, maupun di luar sekolah, dibandingkan sistem ceramah, yakni guru berbicara dan murid mendengarkan saja.
"Dengan begitu, ada keleluasaan pada murid untuk berekspresi, apresiasi, dan berkreasi," tutur mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.
Muhadjir mengaku, sudah banyak daerah yang meminta sekolah di wilayahnya mengaplikasikan konsep PPK. "Sudah banyak daerah yang minta menjadi tempat uji coba implementasi PPK, seperti Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Siak, Pasuruan, Gubernur Riau, Kalimantan Selatan, dan NTT. Kalau Sulawesi Tengah belum," katanya.
Ia menegaskan, pengembangan karakter ini merupakan fondasi bagi pembangunan nasional masa mendatang. "Kalau fondasinya kuat, apa pun yang dibangun di atasnya akan kokoh, sebaliknya kalau fondasinya rapuh, bangunan di atasnya akan mudah roboh," ujarnya.
Menteri juga menegaskan, implementasi PPK ini bukan proyek sehingga tidak ada tambahan anggaran atau tambahan sarana dan fasilitas. PPK seharusnya memang sudah menjadi suatu hal yang harus dilaksanakan para guru, kepala sekolah, dan komite sekolah.
"Pokoknya guru harus pintar dan cerdas, bagaimana memanipulasi lingkungan untuk kepentingan proses belajar mengajar, baik sebagai sumber maupun fasilitas belajar mengajar. Misalnya, kalau tidak ada lapangan sepak bola, kan ada lapangan balai desa, silakan gunakan, nggak ada mushala kan ada masjid," katanya.
Ketua Bidang Pendidikan dan Tenaga Kerja Pimpinan Pusat GP Ansor Mohammad Amin mengingatkan, agar model pendidikan full day school jangan sampai memberangus dan mengebiri eksistensi Madrasah Diniyyah. Sebab, eksistensi Madrasah Diniyyah sudah terbukti mampu menjawab kegalauan pemerintah terhadap kekurangan model pendidikan formal setengah hari.
Ia mengatakan, masyarakat sebenarnya secara tidak langsung sudah menerapkan model pendidikan full day school, terutama masyarakat pedesaan. Orang tua menyekolahkan lagi anak-anak mereka setelah pulang dari sekolah formal.
Dia mencontohkan, pagi sampai siang sekitar pukul 07.00 - 13.00 WIB anak-anak sekolah formal. Kemudian, anak-anak sekolah keagamaan (Madrasah Diniyyah) pada sore hari sekitar pukul 14.00 - 17.00 WIB. "Dengan model pendidikan seperti ini, kekurangan pada pendidikan formal terjawab pada Madrasah Diniyyah di sore hari," kata Amin.
Bahkan selepas Maghrib, menurut Amin, anak-anak masih ada yang mengaji di mushala atau masjid. Tujuan mereka untuk memperdalam ilmu agama. Perpaduan model pendidikan formal dan pendidikan Madrasah Diniyyah sudah sejalan dengan maksud pemerintah menyelenggarakan full day school.
Amin berharap, model pendidikan full day school yang akan diterapkan pemerintah, sebaiknya tetap memberi ruang pada pilihan masyarakat. Masyarakat tetap bisa memilih untuk menyekolahkan anak-anak mereka di Madrasah Diniyyah. "Dengan bersekolah di Madrasah Diniyyah pada sore hari, seorang siswa dinilai sudah memenuhi kewajiban full day school," ujarnya. antara ed: Hafidz Muftisany