Teguh Firmansyah,Esthi Maharani
SBY tak akan berani memutuskan sendiri
MALANG - Tiga aspek perlu diperhatikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jika kali ini serius akan merombak (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II. Ketiga aspek itu adalah mengganti menteri yang bermasalah secara hukum, penampilan atau performa buruk, dan yang terkendala faktor kesehatan.
Tiga catatan itu dikemukakan Mas'ud Said, pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jawa Timur. "Menteri yang bermasalah secara hukum perlu ditinjau kembali, sebab menyangkut opini publik," kata Mas'ud, Selasa (20/9).
Terkait faktor kesehatan, menurut Mas'ud, juga menjadi acuan. "Karena akan mengganggu kinerja apabila menteri bersangkutan mengalami sakit," ujarnya.
Untuk performa, lanjut Mas'ud, sepenuhnya berada di tangan Presiden. Namun, hal ini juga harus mengarah pada kemampuan menteri bersangkutan. "Sebab, jika menteri yang baru lebih mampu, tentu tidak ada masalah," tuturnya.
Mas'ud mengingatkan, adanya pergeseran dan pergantian menteri tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah karena akan berimbas pada pejabat di bawahnya. "Pejabat eselon I dan II nanti juga akan repot. Artinya, dengan keberadaan menteri baru, tentu urusan pekerjaan mereka dengan menteri sebelumnya masih ada," katanya.
Wacana perombakan kabinet akhir-akhir ini kembali mencuat setelah sejumlah kementerian di KIB II diterpa isu kasus korupsi, di antaranya Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Mas'ud pun memprediksi, sesuai hasil kinerja menteri, akan ada dua pergantian menteri dan pergeseran jabatan menteri. "Pergeseran yang dimaksud yakni menteri yang sudah ada akan menempati posisi baru. Nantinya juga dipengaruhi oleh kekuatan partai, dan Presiden sebagai kepala pemerintahan akan direpoti oleh partai yang sebelumnya berkoalisi," katanya.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar enggan menjawab pertanyaan seputar kesiapannya jika di-reshuffle. "Belum tahu saya. Kita belum tahu kok siap atau tidak. Belum tahu," kata Muhaimin saat hendak mengikuti rapat bersama antara Presiden dan jajaran menteri bidang ekonomi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Kantor Sekretariat Negara, kemarin.
Menurut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, persoalan perombakan kabinet sepenuhnnya kewenangan Presiden. Ia tidak mengetahui waktu pasti kapan Presiden akan me-reshuffle kabinetnya. "Samalah kayak teman-teman (wartawan), sama-sama tidak tahu," ujarnya.
PKB, lanjut Muhaimin, tidak memiliki persiapan khusus soal rencana reshuffle. Namun, ia memastikan bahwa internal PKB saat ini solid, tidak ada perpecahan seperti kabar yang beredar. "Tidak ada konflik,'' ujarnya.
Agenda terselubung
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Mata menilai, isu reshuffle kali ini memiliki agenda terselubung. Ia melihat adanya gelagat pengaturan logistik Pemilu 2014 dibandingkan perbaikan kinerja kabinet.
"Kita khawatir Pak SBY mendapatkan masukan dari orang-orang tertentu untuk melakukan reshuffle yang tujuannya tidak untuk memperbaiki citra SBY tetapi justru untuk kepentingan logistik (Pemilu 2014)," kata Wakil Ketua DPR itu.
Mengenai hasil survei yang menyimpulkan kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun drastis dan harus dijawab dengan reshuffle, Anis melihat tidak ada korelasinya. "Nanti pertanyaannya, bagaimana kalau setelah reshuffle kepercayaan publik tidak meningkat? Makanya, dari situ kita berpikir, ini ada apa?" tanyanya.
Sedangkan politikus muda Partai Amanat Nasional (PAN) Taslim Chaniago meyakini, Presiden SBY tidak melakukan reshuffle dalam waktu dekat. Ia berpatokan pada belum bertemunya SBY untuk berkonsultasi dengan para ketua umum parpol anggota sekretariat gabungan (setgab).
Apalagi belum ada deal-deal khusus antara SBY dan anggota setgab sebagai konsekuensi pencopotan menteri jika reshuffle benar terjadi. "Meski reshuffle hak prerogatif Presiden tetap harus dibicarakan di setgab. Dia tidak berani memutuskan sendiri," ujar Taslim.
Ketidakberanian SBY melakukan reshuffle, lanjut Taslim, karena Partai Demokrat butuh dukungan parpol kuat di DPR. Jika berani memutuskan sendiri, Demokrat bisa ditinggal parpol koalisi dan itu membahayakan kekuatan parlemen. "Sangat berbahaya kalau Demokrat tanpa dukungan di parlemen," katanya. c13/antara/ditto pappilanda/c23/yulianingsih/citra listya rini ed: asep nur zaman