SURYA Online, JEMBER -"Jangan gadaikan hak konstitusi anda hanya dengan Rp 10 ribu, Rp 25 ribu ataupun Rp 300 ribu," itulah pesan Arief Budiman, komisioner KPU Pusat ketika mengisi acara 'Goes to Campus Sosialisasi Pemilu' di gedung rektorat Universitas Jember, Senin (9/12/2013).
Sebab para pembeli itu akan mengeruk keuntungan berlipat-lipat, bisa menjadi Rp 1 juta, Rp 25 juta bahkan Rp 300 juta. Hal itu dilontarkan Arif di hadapan ratusan mahasiswa Unej yang mengikuti acara tersebut.
Pernyataan Arief itu juga menjawab pertanyaan sejumlah peserta tentang money politics yang selalu muncul di setiap pemilihan langsung, mulai dari Pilkades, Pilbup/pilwali, Pilgub, Pileg hingga Pilpres. Oleh karena itu, Arief mengajak para mahasiswa itu menolak semua aksi money politics.
Sementara itu, Widodo Ekatjahyana, Dekan Fakultas Hukum Unej yang juga menjadi pembicara dalam acara itu, menambahkan, di tingkat paling bawah, Pilkades kini menjadi contoh buruk dalam sebuah pemilihan langsung.
"Karena para tim sukses calon tidak segan memberi uang agar pemilih datang ke tempat pemungutan suara. itu menjadi virus yang tidak baik," ujar Widodo.
Untuk mengkampanyekan gerakan money politics, KPU seharusnya tidak melakukan sosialisasi di tingkat kampus melalui Goes to Campus. "Seharusnya bisa Goes to Pesantren. Karena pemilih di Jember ini paling besar antara lain berada di pesantren atau di sekitar pesantren. Gerakan anti-money politics bisa disosialisasikan juga di situ," ujar Widodo.
Acara Goes to Campus itu merupakan acara sosialisasi Pemilu 9 April mendatang ke sejumlah kampus di Indonesia yang dilakukan oleh KPu RI. Di Jawa Timur, ada tiga perguruan tinggi yang sudah disambangi acara Goes to Campus itu yakni Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Muhammadiyah Malang, juga Universitas Jember.