TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertemuan para pimpinan Ikatan Alumni Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) se-Indonesia telah memilih Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (IKA UPI), Enggartiasto Lukita, secara aklamasi terpilih sebagai Ketua untuk periode 2013-2016.
Selain itu IKA LPTK menghasilkan sejumlah rekomendasi terkait isu prioritas penggunaan anggaran pendidikan, evaluasi Ujian Nasional (UN), politisasi guru di daerah, pengembangan kurikulum, sertifikasi guru, komersialisasi pendidikan, praktik plagiarisme, dan korupsi anggaran pendidikan.
Enggartiasto menegaskan kurikulum demi kurikulum pun berganti, namun akhlak dan moral bangsa kian rontok. Potret buram kehidupan sosial masyarakat Indonesia itu mencerminkan bahwa pendidikan nasional sedang berada dalam situasi darurat.
“Rendahnya mutu pendidikan, sesungguhnya bermuara pada politik pendidikan. Kebijakan pendidikan nasional lebih sering didekati dengan pendekatan proyek daripada pendekatan konseptual dan program berkelanjutan.” ujar Enggar.
Enggar menambahkan, Kita seolah tidak memiliki panduan yang jelas dan nyata kemana pendidikan kita hendak dilabuhkan.
"Carut-marut dunia pendidikan kita dalam beberapa dasawarsa terakhir menunjukkan telah terjadi salah urus,” ujar mantan Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI)ini.
“Politik anggaran pendidikan juga belum tepat. Kami berpendapat, anggaran pendidikan yang demikian besar harus lebih diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah yang merata hingga daerah pelosok dan terpencil, peningkatan mutu dan kesejahteraan guru pada level pembelajaran di kelas dan lapangan, dan bukan pada program-program artifisial,” tambahnya.
Karena itu, Enggartiasto mengusulkan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Dinas Pendidikan (Disdik) di propinsi maupun kabupaten/kota harus diisi oleh orang-orang profesional, kompeten, independen dan berintegritas yang memahami filosofi dan konsep pedagogi serta manajemen operasional pendidikan. Kriteria itu hanya bisa dipenuhi bila Mendikbud dan Kadisdik diisi oleh para alumni LPTK.
“Ke depan, Kemendikbud dan Dinas Pendidikan harus dijabat oleh mereka yang memiliki latar belakang LPTK. Bila tidak, sektor strategis ini hanya akan menjadi ladang proyek tanpa mempertimbangkan misi profetik dan nilai-nilai mulia yang diembannya,” tuturnya.
Selain menghasilkan sejumlah rekomendasi, pertemuan yang dihadiri oleh hampir seluruh alumni LPTK itu memutuskan untuk membentuk Forum Komunikasi IKA LPTK.
“Lahirnya Forum Komunikasi IKA LPTK menjadi wadah para alumni dalam merespons berbagai kebijakan pendidikan sehingga tetap berada pada jalur yang benar. Kebijakan pendidikan nasional harus visioner dan komprehensif baik dari sisi filosofis maupun operasional,” ujar Enggartiasto Lukita.
Dalam pertemuan yang dikemas dalam bentuk sarasehan bertema “Peran Alumni LPTK dalam Pembangunan Pendidikan Menuju Indonesia Emas” itu dihadiri oleh para pimpinan ikatan alumni Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Negeri Manado (UNIMA), Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Universitas Negeri Medan (UNM), Universitas Pendidikan Ganesa (UNDIKSA) Bali, Universitas Pattimura, Universitas Tirtayasa (Untirta) Banten, Universitas Negeri Gotontalo, Universitas Muhammadiyah Malang (UNMUH) Universitas Galuh Ciamis, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Pasundan (UNPAS) Universitas Kuningan (UNIKU), STKIP Cimahi, Universitas Suryakencana (UNSUR) Cianjur, Universitas Muslimin Indoensia (UMMI) Makasar, Universitas Hamka (UHAMKA)