 |
|
Seorang prajurit Mali menodongkan senapan mesinnya ke arah seorang pria yang berusaha melarikan diri di sebuah pos pemeriksaan di Gao
|
WASHINGTON, KOMPAS.com — Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, Kamis (14/2/2013), memuji keberhasilan intervensi Perancis untuk menumpas militan garis keras di Mali utara dan mendesak para pemimpin Bamako menyelenggarakan pemilihan umum.
Dalam pernyataan menjelang pembicaraan dengan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, Kerry mengatakan, Mali akan menjadi salah satu masalah yang akan dibahas selama pertemuan pertama mereka di Kementerian Luar Negeri AS. "Kami mendesak Pemerintah (Mali) melanjutkan proses peralihan politik menuju pemilihan umum dan meningkatkan negosiasi dengan kelompok-kelompok yang tidak ekstrem di wilayah utara," kata Kerry.
Tentara Mali berusaha memulihkan keamanan setelah intervensi militer pimpinan Perancis membantunya menghalau miiltan terkait Al Qaeda yang menguasai wilayah utara tahun lalu.
Perancis, yang bekerja sama dengan militer Mali, pada 11 Januari meluncurkan operasi ketika militan mengancam maju ke ibu kota Mali, Bamako, setelah keraguan berbulan-bulan tentang pasukan intervensi Afrika untuk membantu mengusir kelompok garis keras dari wilayah utara.
Mali, yang pernah menjadi salah satu negara demokrasi yang stabil di Afrika, mengalami ketidakpastian setelah kudeta militer pada Maret 2012 menggulingkan pemerintah Presiden Amadou Toumani Toure.
Masyarakat internasional khawatir negara itu akan menjadi sarang baru teroris dan mereka mendukung upaya Afrika untuk campur tangan secara militer. PBB telah menyetujui penempatan pasukan intervensi Afrika berkekuatan sekitar 3.300 prajurit di bawah pengawasan kelompok negara Afrika Barat (ECOWAS). Dengan keterlibatan Chad, yang telah menjanjikan 2.000 prajurit, berarti jumlah pasukan intervensi itu akan jauh lebih besar.
Kelompok garis keras, yang kata para ahli bertindak di bawah payung Al Qaeda di Maghribi Islam (AQIM), menguasai kawasan Mali utara, yang luasnya lebih besar daripada Perancis, sejak April tahun lalu.
Pemberontak suku pada pertengahan Januari 2012 meluncurkan lagi perang puluhan tahun bagi kemerdekaan Tuareg di wilayah utara yang mereka klaim sebagai negeri mereka, yang diperkuat oleh gerilyawan bersenjata berat yang baru kembali dari Libya. Namun, perjuangan mereka kemudian dibajak oleh kelompok-kelompok garis keras.
Kudeta pasukan yang tidak puas pada Maret dimaksudkan untuk memberi militer lebih banyak wewenang guna menumpas pemberontakan di wilayah utara. Namun, hal itu malah menjadi bumerang dan pemberontak menguasai tiga kota utama di Mali utara dalam waktu tiga hari saja.
