 |
| Pendukung Ashraf Ghani merayakan terpilihnya mantan menteri keuangan Afghanistan ini sebagai presiden, Minggu (21/9/2014). |
KABUL, KOMPAS.com - Mantan menteri keuangan Afghanistan, Ashraf Ghani, terpilih menjadi presiden baru negara itu, Minggu (21/9/2014). Dia terpilih setelah bersedia menandatangani kesepakatan berbagi kekuasaan dengan lawan politiknya, mengakhiri gejolak politik berbulan-bulan di Afghanistan.
"Komisi Pemilu Independen Afghanistan menyatakan Dr Ashraf Ghani Ahmadzai sebagai presiden Afghanistan," kata kepala komisi Ahmad Yousuf Nuristani, Minggu. Tanda tangan kesepakatan yang mengakhiri proses panjang transisi pemerintahan Afghanistan ini ditandatangani Ghani dan Abdullah Abdullah, mantan menteri luar negeri yang merasa telah dicurangi dalam proses ini.
Dalam pernyataannya, Nuristani mengakui ada kelemahan dalam proses pemilihan presiden baru Afghanistan yang digelar pada 14 Juni 2014. Dia pun mengatakan audit yang diawai oleh PBB juga tak cukup untuk menghilangkan semua kecurangan.
"Meskipun audit itu komprehensif ... (audit) tidak bisa mendeteksi atau membuang kecurangan sepenuhnya," kata Nuristani dan menolak pertanyaan lebih lanjut yang diajukan wartawan.
Berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani pada Minggu itu, Ghani akan berbagi kekuasaan sebagai CEO, sebagaimana usul Abdullah. Mereka akan berbagi kontrol dalam memimpin lembaga kunci seperti militer dan dalam pengambilan keputusan eksekutif lainnya.
Tantangan yang dihadapi pemimpin baru Afghanistan adalah separatis bersenjata dan penerimaan pajak yang rendah untuk mengongkosi negara itu. Afghanistan juga bakal berhadapan dengan kesulitan ekonomi seiring segera berakhirnya program bantuan internasional bersamaan dengan penarikan pasukan koalisi pimpinan NATO pada akhir tahun ini.