 |
| Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. |
REPUBLIKA.CO.ID, TEPI BARAT -- Israel pada Ahad (31/8) menyita hampir 1.000 hektare (ha) tanah Palestina milik pribadi di dekat sebuah pemukiman Israel Selatan Betlehem di Tepi Barat.
Kelompok HAM Israel Peace Now mengatakan ini belum pernah terjadi sebelumnya sejak 1980-an.
Pemukiman itu dibangun di atas tanah Palestina yang diduduki Israel, termasuk Yerussalem Timur, yang dianggap ilegal oleh PBB.
Penolakan Israel untuk menghentikan pembangunan dan perluasan mereka selama proses perdamaian menimbulkan ketidakpercayaan rakyat Palestina.
Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di situsnya, Peace Now mengutuk perampasan tanah yang baru itu.
Pihaknya juga mendukung langkah terakhir dalam mencapai perdamaian antara Israel dan Palestina berupa Solusi Dua Negara (Two State Solution).
"Peace Now memandang pernyataan ini sebagai bukti bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak bercita-cita membangun hubungan diplomatik baru, melainkan ia terus menghambat visi negara dan tidak mendukung Two State Solution," tulisnya, dilansir dari Al-Jazeera, Senin (1/9).
Rakyat Palestina yang memiliki tanah di Desa Surif, Husan, Al-Jabaa, dan Kota Betlehem diberikan waktu 45 hari untuk mengajukan keberatan resmi mereka atas penyitaan tanah secara sepihak oleh Israel di Pengadilan Israel.
Situs berita resmi Palestina melaporkan, jika pemilik tanah tidak melawan penyitaan sepihak tersebut, maka tanah itu akan tetap disita dan dinyatakan menjadi milik Israel.
Dimasa lalu, rakyat Palestina mengeluh karena keberatan mereka di pengadilan diabaikan atau ditolak pemerintah Israel. Mereka tetap saja merebut hak kepemilikan tanah itu secara paksa.
