 |
| Jordania (www.wikipedia.org) |
Amman (ANTARA News) - Raja Jordania Abdullah, Kamis, membubarkan parlemen pro-pemerintah di negeri itu, tindakan konstitusional guna melicinkan jalan bagi pemilihan umum yang dijadwalkan awal tahun depan.
Pengumuman itu dikeluarkan pada malam menjelang pawai terbuka yang diselenggarakan oleh oposisi utama, Ikhwanul Muslimin.
Ikhwanul Muslimin dan koalisi suku serta kelompok lain yang berlandaskan agama telah mendesak Raja Abdullah agar mempercepat pembaruan politik.
Dekrit Raja untuk membubarkan parlemen, yang disiarkan oleh media resmi, tak menyebutkan tanggal bagi pemilihan umum, yang akan memutuskan susunan Majelis Rendah Parlemen dengan 120 anggota, demikian laporan Reuters.
Raja Abdullah telah berulangkali mengatakan ia ingin pemilihan umum diselenggarakan pada penghujung tahun ini atau setidaknya awal tahun depan.
Pemerintah konservatif yang dipimpin oleh Perdana Menteri Fayez At-Tarawneh mensahkan peratuan pemilihan umum Juli lalu, sehingga membuat marah kelompok oposisi utama dan membuatnya menyatakan akan memboikot pemilihan umum mendatang jika tuntutannya bagi perwakilan lebih luas tak dipernuhi.
Peraturan pemilihan umum mempertahankan sistem yang meminggirkan perwakilan rakyat Jordania asal Palestina, yang menjadi andalan dukungan oposisi, sehingga menguntungkan warga asli Jordania --yang memiliki cengkeraman kuat atas kekuasaan dan menjadi tulang punggun pasukan keamanan.
Boikot oleh oposisi --Front Aksi Islam (IAF), sayap politik Ikhwanul Muslimin-- mengancam akan merusak keabsahan setiap parlemen pada masa depan.
