 |
| Suthep Thaugsuban, pemimpin oposisi di Thailand | (REUTERS/Athit Perawongmetha) |
VIVAnews - Kekisruhan politik masih terus berlanjut di Thailand. Pada Minggu, 22 Desember pagi massa anti pemerintah, masih turun ke jalan-jalan utama di ibukota Bangkok.
Harian Bangkok Post melansir pernyataan Komite Reformasi Demokratik Rakyat (PDRC) yang memprediksi jumlah massa yang turun mencapai sekitar 3,5 juta orang.
Sementara pihak keamanan menepis pernyataan tersebut dan memperkirakan hanya sekitar 270 ribu pengunjuk rasa yang ikut berdemonstrasi.
Pada pagi hari, sekelompok pengunjuk rasa yang kebanyakan merupakan wanita dan kaum trans gender berunjuk rasa di depan kediaman Perdana Menteri sementara Yingluck Shinawatra di Soi Yothin Pattana. Total ada sekitar seribu orang yang tadi pagi berunjuk rasa.
Namun, PM Yingluck tidak berada di kediamannya. Minggu ini dia berada di daerah timur laut kawasan tersebut untuk melakukan kunjungan. Untuk menjaga keamanan di kediaman PM Yingluck, Biro Polisi Metropolitan Thailand yang dipimpin Mayor Jenderal Polisi, Suthee Netkunthee. Dia turut mengerahkan seribu anak buahnya untuk menghadapi massa pengunjuk rasa.
Massa pada malam ini, telah bergabung bersama pemimpin massa anti pemerintah, Suthep Thaugsuban di Stadion olah raga Thailand-Jepang.
Tujuan mereka satu yakni ingin menggagalkan proses pendaftaran kandidat partai yang ingin bertarung di ajang pemilihan umum tanggal 2 Februari 2014 mendatang. Rencananya Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar proses pendaftaran mulai Senin, 23 Desember 2013.
Suthep mengancam Pemerintahan sementara dan KPU pada Minggu malam, apabila pemilu akan tetap berlangsung pada 2 Februari mendatang, maka akan lebih banyak lagi penentangan yang mereka tunjukkan.
"Apabila Pemerintah dan KPU tetap ngotot untuk menyelenggarakan pemilu, maka itu berarti mereka telah menantang keinginan rakyat. Maka mereka akan berhadapan dengan kami," tegas Suthep di Monumen Demokrasi.
Pria yang sebelumnya pernah menjabat sebagai mantan Wakil Perdana Menteri itu, menambahkan, KPU akan dianggap sebagai musuh rakyat, apabila anggota komisinya meneruskan proses untuk melanjutkan pemilu. PDRC, lanjut Suthep, siap memperpanjang aksi unjuk rasa mereka, apbila keinginannya tidak dipenuhi.
"Kami harus tegas dan komitmen (untuk melihat reformasi negeri ini sebelum pemilu). Jangan tanyakan kepada saya kapan unjuk rasa ini akan berakhir," ujarnya.
Pada intinya, lanjut dia, harus PM Yingluck Shinawatra atau mereka yang memutuskan mundur.
Namun, pada Minggu malam ini, lima anggota KPU menyatakan akan tetap menggelar proses pendaftaran partai pemilu pada Senin ini di Stadion olah raga Thailand-Jepang. Keputusan itu diambil usai KPU mengadakan pertemuan khusus untuk menilai situasi politik saat ini yang tengah berlangsung di Negeri Gajah Putih.
Selain itu, mereka turut membahas kemungkinan adanya perubahan tanggal pendaftaran dan lokasi, karena khawatir akan dihalangi oleh massa PDRC. Ketua KPU Thailand, Somchai Srisutthiyakorn, menjamin bahwa institusi pimpinannya akan menggelar semua proses jelang pemilu secara adil, aman dan tertib.
Proses registrasi parpol peserta pemilu telah berakhir pada Jumat kemarin. Somchai turut mengaku telah menyiapkan rencana cadangan untuk menghadapi situasi yang tidak ssuai rencana. Khususnya apabila pengunjuk rasa benar-benar menyerbu stadion dan menggelar demonstrasi di sana.
Somchai berjanji akan menginformasikan semua parpol yang sudah menyatakan minat mereka untuk ikut pemilu. Namun, Somchai belum berani mengungkap apa rencanan cadangan yang telah dibuat KPU.
Salah satu rencana cadangan KPU sudah kadung didengar duluan oleh pemimpin inti PDRC, Issara Somchai. Dia menyebut ada kemungkinan KPU pada Senin esok memindahkan lokasi pendaftaran 125 parpol ke kampus Rangsit, Universitas Thammasat. Issara mengaku telah memverifikasi informasi tersebut. (umi)
