 |
| Perjanjian masuknya Republik Crimea dan Kota Sevastopol jadi bagian Rusia |
VIVAnews - Rusia mulai memproses masuknya Crimea menjadi bagian negara itu. Dengan demikian, Crimea tidak lagi menjadi bagian dari Ukraina, seperti yang diminta mayoritas penduduk di semenanjung itu melalui referendum Minggu kemarin.
Menurut Russia Today, dimulainya proses aneksasi Crimea ke Russia diresmikan melalui penandatanganan traktat yang berlangsung di Moskow pada Selasa waktu setempat. Sevastopol, kota khusus yang berada di Crimea selatan, juga menjadi bagian dari Rusia. Sevastopol selama ini juga menjadi pangkalan militer Rusia di sebelah selatan.
Penandatanganan traktat itu melibatkan Presiden Rusia, Vladimir Putin, Perdana Menteri Crimea, Sergei Aksyonov, Ketua Parlemen Crimea, Vladimir Konstantinov dan Wali Kota Sevastopol, Alexei Chalily. Kesepakatan itu memuat sepuluh pasal yang segera berlaku begitu diratifikasi parlemen Rusia.
Selanjutnya, Putin meminta parlemen Rusia untuk meratifikasi kesepakatan itu. "Saya minta pengesahan dua entitas baru dalam Federasi Rusia, Republik Crimea dan Sevastopol," kata Putin di sidang parlemen.
Dalam traktat tersebut, Rusia menjamin penduduk di Crimea dan Sevastopol berhak menggunakan bahasa mereka. Di wilayah itu, akan ada tiga bahasa resmi, yaitu Ukraina, Rusia dan Tatar, yaitu kelompok etnis di Crimea.
Dengan pengesahan traktat itu, penduduk Crimea dan Sevastopol akan dianggap sebagai warga Rusia. Transisi status di Crimea dan Sevastopol itu akan berlangsung hingga 1 Januari 2015.
Selama masa transisi, kedua pihak akan menyelesaikan masalah-masalah teknis dan administratif. Di Crimea, mata uang rubel dari Rusia berlaku resmi selain mata uang setempat, hryvna. Menurut traktat, hryvna masih dianggap sebagai mata uang utama di Crimea dan Sevastopol hingga 1 Januari 2016.
Sementara itu, menurut kantor berita Reuters, Amerika Serikat mengecam perjanjian aneksasi itu sambil mengancam menambah sanksi atas para pejabat maupun politisi Rusia dan Crimea. "Akan ada tambahan [sanksi] lagi," kata juru bicara Gedung Putih, Jay Carney.
