 |
| Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra(REUTERS/Sukree Sukplang) |
VIVAnews - Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra, Minggu, 8 Desember 2013 mengajukan untuk menggelar sebuah referendum publik kepada kelompok anti pemerintah.
Dari hasil referendum tersebut nantinya publik menentukan apakah sebaiknya digelar pemilihan umum awal dan cara yang tepat untuk menggelar pemilu yang adil dan bersih.
Namun, hal itu baru dapat terwujud, jika diperoleh persetujuan dari semua pihak untuk mengakhiri konflik politik dengan cara demikian. Usulan tersebut disampaikan Yingluck melalui siaran televisi pada pukul 12.30 siang waktu setempat dan dilansir harian Bangkok Post.
Keputusan itu diambil Yingluck setelah bertemu dengan anggota Pemerintah tingkat tinggi di Pusat Administrasi Tata Tertib dan Perdamaian jelang demonstrasi besar-besaran yang rencananya akan digelar hari Senin ini.
Dalam siaran langsung itu, Yingluck mengatakan pemerintah bersedia untuk membubarkan DPR apabila hal tersebut sesuai dengan keinginan rakyat dan sesuai dengan konstitusi yang berlaku di Negeri Gajah Putih.
Apabila nantinya rakyat memutuskan DPR untuk dibubarkan, maka hal itu berujung digelarnya sebuah pemilu. Paling lambat 60 hari sesuai dengan UU di Thailand.
Namun, Yingluck khawatir, apabila para demonstran dan partai politik besar di negara itu tidak bersedia menerima usulan ini atau tidak menerima hasil referendum publik, maka konflik politik di Thailand malah akan semakin panjang.
Yingluck berkaca dari peristiwa serupa yang pernah terjadi tahun 2006 silam, di mana ketika partai oposisi memboikot pemilu dengan tidak mengajukan kandidat ke DPR. Hal itu mengakibatkan kevakuman politik dan berujung pada sebuah kudeta yang menjungkalkan sang kakak, mantan PM Thaksin Shinawatra.
Tapi, sebelum pemerintah memutuskan untuk menggelar sebuah referendum publik, Yingluck akan membentuk sebuah forum terlebih dahulu demi mempertimbangkan usulan yang diajukan para demonstran. Apabila dalam forum itu tidak tercapai kesepakatan, maka referendum akan dihelat bagi sebagian besar rakyat Thailand.
Yingluck pun memberikan syarat, yaitu hasil referendum harus dapat diterima oleh semua partai politik, para demonstran dan semua pihak yang ikut merasakan dampak keputusan tersebut.
"Saya ingin mengkonfirmasikan sekali lagi bahwa saya tidak akan mempertahankan posisi ini. Saya bersedia membubarkan DPR atau mundur apabila saya yakin itu akan menjadi jalan keluar penyelesaian masalah ini dan memungkinkan Thailand untuk kembali maju," kata Yingluck.
Hasil keputusan referendum, ujar Yingluck, harus dibuat dan mencerminkan aspirasi sebagian besar rakyat Thailand.
Sementara saat ditanya soal tuntutan pemimpin kelompok anti pemerintah, Suthep Thaugsuban, untuk mengembalikan kekuasaan kepada rakyat tanpa melalui pemilu, Yingluck mengatakan usulan tersebut masih dianggap baru dan tidak diprediksi sebelumnya. Lagipula, kata Yingluck, tuntutan tersebut masih dapat diperdebatkan apakah hal itu sesuai dengan koridor hukum dan asas demokrasi.
"Untuk memiliki sebuah pemerintahan tanpa melalui jalur pemilu merupakan masalah besar yang dapat berpengaruh terhadap citra dan rasa percaya negeri ini. Apabila tuntutan ini benar-benar diberlakukan, maka rakyat harus dimintai pendapatnya terlebih dahulu. Apakah hal tersebut sesuai dengan aspirasi mereka," kata dia.
Oleh sebab itu, Yingluck menambahkan, sebuah referendum publik lebih dipilih, karena metode tersebut diizinkan oleh konstitusi negara.
"Pada hari Senin, 9 Desember, pemerintah dengan senang hati akan mempertimbangkan usulan para demonstran dan mencari sebuah jalan keluar yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Hari ini, tidak ada satu pun di antara kita yang kalah. Kita semua, termasuk bangsa ini, merupakan pemenang," kata Yingluck. (eh)
