 |
| REUTERS/Zoubeir Souissi /BD |
Metrotvnews.com, Tunis: Majelis Nasional Tunisia menyetujui konstitusi baru negara itu pada Minggu (26/1) waktu setempat. Hal itu menjadi salah satu langkah terakhir untuk membangun demokrasi penuh setelah gerakan pemberontakan di negara tersebut menggulingkan rezim otokrasi mantan Presiden Zine el-Abidine Ben Ali.
Tepat sebelum pemungutan suara untuk pengesahan konstitusi, Perdana Menteri Mehdi Jomaa menunjuk kabinet karteker sebagai bagian dari kesepakatan untuk mengakhiri krisis antara partai Islam Tunisia dan kubu oposisi yang sekuler hingga pemilu baru tahun ini.
"Konstitusi ini adalah mimpi dan harapan dari rakyat Tunisia, konstitusi ini adalah bukti kebangkitan revolusi, konstitusi ini akan menciptakan bangsa yang menjunjung tinggi berdemokrasi sipil," ungkap Ketua Majelis Mustapha Ben Jaafar.
Meskipun konstitusi Tunisia yang baru menyebut Islam sebagai agama resmi negara, aturan yang di dalamnya juga menghormati kebebasan keyakinan dan kesetaraan gender.
Konstitusi baru dan kemajuan Tunisia kontras tajam dengan proses transisi politik yang tidak mulus di Libya, Mesir, dan Yaman. Ketiga negara tersebut masih terjebak dalam kekacauan setelah melengserkan pemimpin lama mereka melalui gerakan revolusi 2011 dan pemberontakan. (Reuters/Hym)
