Wali kota Calais, Natacha Bouchart.
KOMPAS.com- Wali kota Calais Natacha Bouchart, Kamis (2/3/2017), melarang distribusi makanan kepada para imigran demi mencegah munculknya kembali kamp-kamp pengungsi.
Natacha, politisi Partai Les Republicains yang berhaluan kanan-tengah mengatakan, dia akan mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah distribusi makan untuk para imigran.
Pihak pemerintah kota sudah mengirimkan surat pemberitahuan terkait keputusan ini kepada berbagai lembaga amal di kota itu.
Saat ini, berbagai lembaga amal dan pemerintah kota Calais sedang bertarung di pengadilan terkait larangan pendirian kamar mandi bagi pada imigran.
Dalam perintah wali kota itu tertulis "ketenangan dan keamanan" kota terancam oleh banyaknya individu yang membagikan makanan untuk para imigran di sekitar lokasi bekas kamp pengungsi.
Kepolisian setempat kini menjalankan apa yang mereka sebut sebagai "zero tolerancy" terhadap para imigran.
Polisi mengepung mereka dan berusaha membawa mereka ke tempat penampungan resmi di tempat lain di Perancis.
"Kami perkirakan terdapat sekitar 300 migran di sekitar Calais yang tidur dalam dingin dan hujan. Selain itu sekitar 60 persen dari mereka adalah anak-anak," kata Lucie Favry dari lembaga amal Utopia56.
Para pekerja amal dan kepolisian mengatakan, jumlah imigran bertambah di saat orang-orang yang dibawa ke pusat penampungan di seluruh wilayah Perancis kembali ke lokasi kamp yang dulu dihancuran pemerintah.
Sementara itu, Christian Salome, ketua lembaga amal Auberge des Migrants mengatakan, melarang distribusi makanan bakal menyengsarakan anak-anak imigran.
"Orang dewasa masih bisa membeli makanan sendiri tetapi untuk anak-anak hal ini akan menjadi masalah besar. Mereka tak punya uang," ujar Christian.
Menteri dalam negeri Bruno Le Roux yang beberapa hari lalu meninjau kawasan tersebut menegaskan tak ada pembangunan pusat penampungan baru untuk mencegah datangnya imigran dalam jumlah besar ke Calais.
