 |
| Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto (Foto: Dok Okezone) |
JAKARTA - Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, menentang keras wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung dan dikembalikan kepada DPRD. Bima menyebut hal itu sebuah kemunduran demokrasi.
"Saya sangat-sangat kecewa dan tidak setuju kalau DPR memaksakan kehendak mengembalikan lagi Pilkada tidak langsung. Saya itu produk dari suara rakyat, tidak mungkin saya merampas kembali hak rakyat. Itu ibarat saya durhaka kepada ibu kandung," kata Bima Arya saat berbincang dengan Okezone, Selasa (9/9/2014).
Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, bila DPR akhirnya mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) pemilihan kepala daerah Indonesia kembali ke era otoriter. Sistem demokrasi yang sudah dianut Indonesia selama 15 tahun itu pun tidak ada artinya.
"Kalau kata anak-anak sekarang itu belum move on dan kita itu harus move on, jangan flash back. Jangan lihat ke belakang ya. Kita sudah berada di track yang bagus ya kita tinggal sempurnakan saja," tegasnya.
Mengenai alasan DPR bahwa pemilihan langsung rawan kecurangan seperti politik uang, kata dia, hal tersebut bukan alasan logis bagi kelangsungan proses demokrasi di Indonesia. Bima malah memberikan tawasan solusi kepada DPR.
"Kalau ada politik uang di sempurnakan, kalau masih ada yang terlibat money politik kita benarkan regulasinya, dan peran media kita tempatkan pada proporsionalnya untuk mengawal," katanya.
Pendiri Charta Politika ini menduga, pemilihan tidak langsung bukan semata-mata karena alasan penghematan, meliankan ada motif politik di belakanganya. "Artinya DPR ini punya kekhawatiran yang terlalu berlebihan," tutupnya. (ded)