 |
| Areal tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Grasberg, Timika, Papua, tampak sepi, Kamis (24/11/2011). Manajemen PT Freeport Indonesia menghentikan aktivitas produksi menyusul aksi penjarahan dan perusakan pipa konsentrat yang terjadi sejak akhir Oktober hingga pertengahan November ini. |
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu mengatakan, pembentukan Pansus Freeport merupakan momentum untuk memperbaiki sistem tata kelola migas nasional.
Selama ini, menurut dia, Freeport telah menerapkan sistem kolonialisme gaya baru layaknya VOC di masa penjajahan Belanda.
"Salah satu komisarif Freeport beberapa waktu lalu pernah bilang, kalau bisa perpanjangan kontrak sampai 2041. Itu seakan-akan emas itu jadi hak mereka," kata Masinton saat diskusi bertajuk "Antara Freeport, Politik dan Kekuasaan" di Jakarta, Sabtu (12/12/2015).
Ia menambahkan, jika pemerintah tidak tegas terkait persoalan Freeport, dikhawatirkan pemerintah ke depan hanya bisa tunduk kepada kepentingan asing.
Sementara itu, anggota Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan, pembentukan Pansus Freeport sebaiknya diusulkan setelah masa reses atau tahun depan. Jika saat ini digulirkan, masa persidangan DPR akan berakhir pada pekan depan.
"Saya siap menjadi salah satu inisiator pembentuknya," tegas Yandri.
Ia menambahkan, pembentukan Pansus Freeport tentu bukan persoalan mudah. Perusahaan tambang tersebut tentu akan berupaya menggagalkan inisiasi pembentukannya. Sebab, jika sampai pansus terbentuk, maka sejumlah persoalan lain di dalam Freeport akan terbongkar.
"Kita ingin melihat apakah nantinya ada kongkalikong, pencemaran lingkungan, mark up laporan keuangan, siapa yang bermain di pajak, siapa penguasa masa lalu yang bermain dan banyak kesalahan lain kalau ini digolkan," kata dia.
Wakil ketua DPR ingin pansus
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, penyelesaian persoalan yang terjadi di PT Freeport Indonesia tak bisa hanya fokus terhadap satu masalah. Sebab, banyak persoalan lain yang terjadi di dalam perusahaan asal Amerika Serikat tersebut.
Sebelumnya, polemik Freeport muncul setelah Menteri ESDMSudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Novanto diduga meminta sejumlah saham kepada Freeport dengan mengatasnamakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Saya yakin sebagian besar akan setuju dengan pembentukan pansus itu. Karena banyak masalah tak tersentuh seperti kontrak karya 1, kontrak karya 2 dan hubungan dengan Freeport, perlu diungkap secara holistik," kata Fadli di acara yang sama.
Fadli membantah jika selama ini partai politik kurang tegas menyikapi persoalan Freeport ini. Menurut dia, partai belum bisa menunjukkan sikapnya lantaran belum ada media yang bisa memfasilitasi hal itu.
"Pansus ini jadi medannya," kata dia.