 |
| Nur Mahmudi Ismail |
JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid mengatakan, partainya belum memutuskan calon gubernur DKI Jakarta yang akan diusung dalam Pilkada 2017.
Namun, ada sejumlah nama yang masih menjadi pertimbangan PKS. Di internal partai, Hidayat memberi contoh Nur Mahmudi Ismail.
"Dari kader internal ada beberapa nama seperti Pak Nur Mahmudi Ismail. Beliau dua kali menjabat Wali Kota Depok," kata Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/5/2016).
Hidayat menilai baik kinerja Nur Mahmudi saat menjabat sebagai Wali Kota Depok. Nur Mahmudi dianggapnya mampu menyerap anggaran untuk memberikan pembangunan kepada masyarakat Depok.
Menurut Hidayat, Nur Mahmudi adalah salah satu contoh figur yang santun dan tidak korupsi.
Adapun nama lain di internal, kata Hidayat, memilih untuk berkonsentrasi pada jabatannya masing-masing.
"Anis Matta kami komunikasikan untuk dicalonkan jadi calon gubernur Jakarta, tapi lebih ingin menyukseskan sebagai ketua hubungan luar negeri PKS," ucap Wakil Ketua MPR itu.
Hidayat menyadari bahwa PKS tidak bisa mengajukan calon gubernur sendiri dalam Pilkada DKI. PKS terkendala syarat kursi DPRD DKI.
"Syarat minimal ajukan gubernur DKI punya 20 kursi di DKI. Kami hanya punya sembilan kursi," tutur mantan calon gubernur DKI saat Pilkada 2012 itu.
Untuk itu, kata dia, PKS ingin berkoalisi dengan Koalisi Merah Putih atau PDI-P. Menurut dia, pihaknya tidak akan mendukung calon perseorangan.
Sebagai partai, kata dia, sudah semestinya PKS mendukung kader sendiri atau kader partai lain sebagai calon kepala daerah.
Dengan mencari gubernur yang lebih baik, Hidayat ingin melihat Jakarta menjadi lebih baik.
"Serapan anggaran di APBD DKI yang masih rendah. Padahal, di luar Jakarta dapat diserap secara maksimal untuk bisa hadirkan pembangunan bagi warganya," tutur Hidayat.