 |
Jakarta - Fraksi Partai Demokrat (PD) walk out di paripurna pengesahan UU Pilkada. Sejumlah pihak mengecam aksi itu. PD pun membuat pembelaan.
DPP PD menggelar jumpa pers di Kantor DPP PD, Jl Kramat Raya, Jakarta, Senin (29/9/2014) soal aksi walk out itu. Jumpa pers ini dipimpin oleh Ketua Harian PD Syarief Hasan dan dihadiri oleh Sekjen PD Edhie Baskoro Yudhoyono serta dua waketum Nurhayati Ali Assegaf dan Max Sopacua. Ada juga Bendahara Umum PD Indrawati Sukadis.
Dalam keterangannya, Syarief menjelaskan partainya sudah berjuang sungguh-sungguh untuk menggolkan pilkada langsung dengan 10 perbaikan. Berikut penjelasan Syarief:
Perlu kiranya Partai Demokrat memberikan penjelasam pasca disahkannya RUU Pemilukada tersebut. FPD di paripurna sudah berjuang keras menggolkan dan diharapkan usulan dari FPD tentang pemilihan langsung oleh rakyat terhadap gubernur, bupati, wali kota dengan catatan harus dilakukan 10 perbaikan.
Namun sehubungan perjuangan FPD tidak dapat diterima, maka setelah disahkannya RUU tersebut timbul polemik yang berkepanjangan dan perlu PD memberikan penjelasan secara resmi menyangkut proses dari awal sampai saat ini. PD juga akan memberikan gambaran bagaimana perjuangan PD.
1. PD sejak awal konsisten memperjuangkan dan menyetujui pilkada langsung dengan 10 perbaikan agar pelaksanaan pilkada berlangsung dengan lebih baik yang dimulai dengan penjelasan ketum melalui Youtube tanggal 14 September. Selanjutnya, pilkada langsung dengan 10 perbaikan disampaikan ke masyarakat melalui penjelasan SBY sebelum berangkat melakukan lawatan mancanegara. Kemudian dijelaskan secara utuh pilkada langsung dengan 10 perbaikan oleh DPP PD tanggal 19 September 2014.
2. FPD diberi tugas untuk memperjuangkan pilkada langsung dengan 10 perbaikan di DPR RI yang disampaikan ke Panja RUU Pilkada Komisi II DPR RI. Tapi diputuskan hanya membawa 2 opsi yaitu: pilkada langsung dan pilkada melalui DPRD ke sidang paripurna DPR RI tanggal 25 September 2014, dengan tidak mengakomodir usulan Fraksi PD, yaitu pilkada langsung dengan 10 perbaikan.
3. Perjuangan Partai Demokrat untuk memperjuangkan pilkada langsung dengan 10 perbaikan berlanjut di sidang paripurna DPR RI dengan meminta forum lobi fraksi untuk mengakomodir usulan FPD. Forum lobi berlangsung alot dan memakan waktu lebih 4 jam, namun tetap tidak mengakomodir usulan FPD.
4. Berdasarkan forum lobi, pimpinan sidang paripurna memutuskan unutuk memilih hanya 2 opsi tanpa mengakomodir usulan FPD, yakni pilkada langsung dengan 10 perbaikan.
5. Melihat kenyataan itu, FPD berkesimpulan usulan pilkada langsung dengan perbaikan tidak mendapat dukungan secara resmi dari fraksi-fraksi lain sehingga memutuskan untuk WO.
6. Atas dasar semua kejadian tersebut, Ketum PD menginstruksikan agar seluruh jajaran PD tetap berjuang secara politik, dengan semua langkah konstitusional yang mungkin dilakukan untuk diberlakukannya pilkada langsung dengan 10 perbaikan.
Dari awal sampai akhir PD memilih pilkada langsung dengan 10 perbaikan, tapi kami tidak mendapat dukungan dari pihak manapun.