TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI, Miryam S Haryanimengaku mendapat berbagai laporan dari masyarakat terkait pungutan liar atau pungli usai terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) di KantorKementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Banyak laporan yang saya terima terkait pungli ini, utama dari pengusaha kapal yang di daerah. Keluhan mereka setelah adanya kejadian ini hampir semua perizinan usaha kapal di daerah tidak mau melayani masyarakat yang datang untuk mengurus perizinan," kata Miryam melalui pesan singkat, Kamis (13/10/2016).
Politikus Partai Hanura ini menuturkan, hal ini tidak seharusnya terjadi apabila pejabat dinas perhubungan dari pusat sampai ke daerah memahami tugas dan fungsinya secara baik.
Dia menegaskan, jika laporan ini benar maka bisa disimpulkan bahwa reformasi birokrasi masih belum sepenuhnya berjalan, padahal persoalan ini menjadi salah satu fokus Presiden Jokowi dalam nawacitanya.
"Saya sudah meminta pimpinan Komisi V untuk sidak ke daerah guna menyikapi persoalan ini. Jangan sampai peristiwa OTT berimbas terhadap pelayanan yang seharusnya dilakukan oleh jajaran Kemenhub," ujar Miryam S Haryani.
Miryam meminta, apapun alasannya pelayanan terhadap masyarakat tidak boleh ada yang tutup, dan Menteri Perhubungan harus memastikan hal ini dengan benar-benar.
"Banyak pekerjaan rumah soal reformasi birokrasi dalam tubuhKemenhub yang harus segera diatasi oleh Pak Menteri dengan segera," ucap Miryam S Haryani.