 |
| Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar |
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerhati kepolisian Bambang Widodo Umar menilai ada kekecewaan mendalam yang dirasakan para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi saat melakukan aksi protes kepada pimpinan mereka. Bambang mengatakan, Jokowi seharusnya peka melihat permasalahan hukum yang kini sedang terjadi, khususnya dalam hal pemberantasan korupsi.
"Pak Jokowi, KPK itu sudah lemas sampai timbul protes dari pegawainya kemarin," kata Bambang kepada Kompas.com, Kamis (5/3/2015).
Protes yang dilakukan pegawai KPK terjadi di kantor mereka sendiri, Senin (2/3/2015). Dalam aksinya, mereka menyesalkan langkah ketua sementara KPK, Taufiequrachman Ruki, yang melimpahkan perkara Komjen (Pol) Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung.
Anggota tim independen dalam penanganan kisruh KPK-Polri itu mengatakan, Presiden Jokowi seharusnya tegas memperbaiki persoalan yang terjadi di KPK dan Polri secara mendasar. Hanya Jokowi yang memiliki wewenang sebagai kepala negara untuk menyelesaikannya.
"Kalau kepala negara saja diam terus, rakyat bisa semakin runyam melihat persoalan hukum ini. Lihat saja kemarin, ada begal ditangkap terus dihakimi di jalan, itu salah satu bentuk kekecewaan terhadap penegakan hukum," katanya.
Bambang menyarankan Presiden Jokowi membentuk tim khusus yang bertugas membenahi persoalan yang terjadi di KPK dan Polri. Namun, menurut dia, pihak-pihak yang ditunjuk sebaiknya berasal dari luar instansi itu.
"Misalnya, dari lingkungan Seskab atau Wantimpres supaya melihat betul-betul persoalannya secara obyektif," kata purnawirawan polisi tersebut.