 |
Jakarta - Jokowi harus tetap pada gagasan awal, menteri dalam kabinetnya nanti harus melepas jabatan di parpol. Jika dilanggar, hal itu dinilai berbahaya baginya.
Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Arya Fernandes, saat dihubungi detikcom via telepon Rabu (13/8/2014). Katanya, Jokowi harus tegas melarang rangkap jabatan dalam kabinetnya.
"Saya kira Jokowi tetap saja pada gagasan awalnya, karena terlalu berbahaya bagi Jokowi kalau dia di awal pemerintahannya sudah melanggar kesepakatan atau komitmen awal," kata Arya.
Seperti diketahui, PKB menjadi satu-satunya partai koalisi yang menolak gagasan Jokowi agar menterinya melepas jabatan di parpol. Arya pun meminta sosok asal Solo, Jawa Tengah itu memberikan warning.
"jokowi harus memberikan warning bagi PKB kalau mau ikut di pemerintahan. Ini penting agar sikap PKB itu tidak diikuti partai-partai lain yang berkoalisi. Caranya, ya dengan meniadakan rangkap jabatan itu," imbuh Arya yang kini menjadi peneliti di Centre for Strategic of International Studies (CSIS) itu.
Arya sendiri menilai, gagasan Jokowi meniadakan rangkap jabatan dalam kabinetnya nanti sebagai langkah positif. Ia meyakini cara itu akan lebih optimal dalam memajukan Indonesia.
"Kalau terjadi, tentu ini jadi tradisi baru dalam kabinet kita di mana para menteri fokus di jabatannya, lebih serius bekerja untuk rakyat tanpa dibebani tugas-tugas partai yang juga pastinya cukup banyak," tukas Arya.