Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla, memberikan sambutan dalam acara peringatan 66 tahun PMI di Jakarta Selatan, Kamis (29/9/2011). Dalam acara peringatan itu, PMI memberikan penghargaan kepada perwakilan panitia lima yang merupakan pendiri PMI. | TRIBUNNEWS/HERUDIN
BANDA ACEH, KOMPAS.com - Tokoh perdamaian Aceh, Jusuf Kalla, mengatakan bahwa persoalan bendera Aceh bukanlah persoalan berat. ”Ini bukan masalah berat. Hal yang lebih berat dari ini sudah bisa kita selesaikan. Perlu bicara untuk menyelesaikan masalah ini secara baik,” kata Kalla dalam penerbangan pulang menuju Jakarta, Selasa (30/7/2013), setelah menyerahkan bantuan Palang Merah Indonesia di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah di Provinsi Aceh.
Senin (29/7/2013) malam, Jusuf Kalla membicarakan tentang bendera Aceh tersebut dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Wali Nanggroe Aceh Darussalam Malik Mahmud, dan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Gubernur Aceh akan berbicara dengan Menteri Dalam Negeri untuk kompromi. Kompromi yang dimaksud adalah mencari jalan tengah.
"Bendera Aceh jangan persis sama dengan bendera GAM. Makna tentang heroisme dan keberanian boleh saja. Jangan sampai hal-hal ini membuat kita tidak menyelesaikan masalah pokok,” katanya.
Sementara itu, Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda Mayor Jenderal Zahari Siregar menentang rencana pengibaran bendera Aceh pada 15 Agustus 2013. Zahari menegaskan, akan memerintahkan anak buahnya menurunkan paksa bendera yang sama persis dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tersebut jika tetap ada pihak yang mengibarkannya.
”Setiap tindakan atau upaya-upaya menaikkan bendera Aceh akan saya turunkan. Bendera negara hanya satu, yakni bendera Merah Putih,” kata Zahari, di Banda Aceh, Senin malam. (LOK/HAN)