 |
| Presiden terpilih Joko Widodo (Foto: Okezone) |
JAKARTA - Wacana perampingan kabinet presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan lebih mudah direalisasikan, jika visi misinya jelas dalam menjalankan pemerintahan lima tahun ke depan.
"Pada dasarnya, kabinet gemuk atau ramping sangat ditentukan oleh visi pembangunan Jokowi," kata Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI), Agung Suprio kepada Okezone, Kamis (4/8/2014).
Agung melanjutkan, jika mantan Walikota Surakata itu memilih kabinet ramping, konsekuensinya adalah ada kementerian yang ditiadakan atau digabungkan. "Namun, Jokowi harus memperhatikan birokrasi yang kementeriannya dihapus jika memilih kabinet ramping," lanjutnya.
Menurut dia, tidak akan ada hambatan berarti di balik wacana adanya perampingan di kabinet Jokowi. Lantaran, partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih telah memutuskan berada di luar pemerintahan.
Kontan, hal ini tidak membuat Jokowi repot untuk mengakomodasikan perwakilan partai dalam kebinetnya.
"Pengalaman mengajarkan bahwa dua kementerian pun dapat digabung atau dipisah. Misal, Mendikbud lalu sekarang dipisah menjadi Kemendiknas dan Kementrian Budpar (pariwisata dan budaya), begitupula sektor pertanian dan kelautan dulu sempat digabung di bawah satu kementerian, sekarang dipisah," tutupnya.(fid) (ahm)