Ketika Setya Novanto "Menghilang" dari DPR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto seakan "menghilang" dari Gedung DPR, bersamaan mulai disidangkannya kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh Mahkamah Kehormatan Dewan.

Pada Selasa (1/12/2015) sore, setelah melalui perdebatan panjang, voting MKD memutuskan untuk melanjutkan kasus Novanto ke persidangan.

Di saat yang bersamaan, para pimpinan komisi dan pimpinan fraksi berkumpul di ruang rapat pimpinan DPR di Nusantara III Kompleks Parlemen, untuk mengikuti rapat Badan Musyawarah (Bamus). Namun, Setya Novanto dan pimpinan DPR lain tak kunjung datang ke ruang rapat.

"Akhirnya setelah kami menunggu, rapat mendadak dibatalkan," kata Ketua Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon.

Nurdin menduga, batalnya rapat Bamus tersebut berhubungan dengan dinamika yang terjadi di MKD. (baca: Aburizal Bakrie Anggap Tak Ada Bukti Kesalahan Setya Novanto)

Padahal, tambah dia, banyak agenda dan keputusan DPR di komisi dan alat kelengkapan yang harus disusun dalam rapat bamus untuk kemudian disahkan dalam rapat paripurna.

Salah satunya antara lain keputusan rapat Badan Legislasi yang mengubah inisiatif revisi Undang-Undang KPK, dari pemerintah ke DPR.

Kinerja terganggu

Pada Kamis (3/12/2015), rapat Bamus kembali dijadwalkan, tetapi kembali dibatalkan. Di saat bersamaan, MKD saat itu tengah mendengarkan keterangan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin yang dihadirkan sebagai saksi.

Kali ini, protes bahkan datang dari rekan satu fraksi Setya Novanto. (baca: Desmond: Pimpinan DPR Kongkalikong Rampok Uang Negara, Punya Malu Enggak Novanto?)

"Parah. Pimpinan DPR menyandera lembaga yang dipimpinnya sendiri," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo.

Bambang menilai, pembatalan sepihak rapat Bamus untuk kedua kalinya ini adalah bentuk pelanggaran tata tertib karena menghambat kinerja Dewan. Dia pun yakin penundaan ini erat hubungannya dengan kasus Novanto yang tengah berjalan di MKD.

"Kami paham ada sidang MKD yang tentu membuat pimpinan Dewan galau. Tapi sangat keliru dan tidak masuk akal kalau hal itu membuat kerja kerja legislasi dikorbankan," ucap Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali ini.

Agenda penting yang dilewatkan Novanto bukan hanya dua kali rapat Bamus. Pada Kamis kemarin juga, Novanto dijadwalkan menghadiri pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi yang diselenggarakan KPK. (baca: Maroef: Saya Risih, Ketua DPR Intens Sekali Bicara Politik dengan Pengusaha)

Acara tersebut digelar di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, dan dihadiri oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Ketua DPD Irman Gusman.

Namun, Novanto tak terlihat hadir sampai acara selesai digelar. Wakil Presiden Jusuf Kalla yang memberikan sambutannya dalam acara itu, sempat menyindir ketidakhadiran Novanto.

Dia juga sempat menyinggung mengenai isi rekaman perbincangan antara Novanto, Maroef dan pengusaha minyak Riza Chalid, yang sudah diputar di sidang MKD sehari sebelumnya. (baca: Sikapi Isi Rekaman, JK Sebut Tragis, Congkak, dan Ada Upaya Rugikan Negara)

"Kalau kita lihat tragisme (rekaman yang diputar) semalam, dengan congkaknya katakan semua dapat dikuasai. Saya bilang ke ketua MPR, nanti yang selalu hadir tinggal MPR dan DPD, yang satu sudah hilang," kata Kalla.

Resepsi nikah anak

Ketua DPP Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan, menghilangnya Setya Novanto dari DPR bukan karena kasusnya di MKD. (baca: Ini Transkrip Lengkap Rekaman Kasus Setya Novanto)

Menurut dia, Novanto hanya sedang sibuk mempersiapkan resepsi pernikahan putrinya, yang akan digelar di Hotel Mulya, Jakarta, Jumat (4/12/2015) malam ini. 

Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu staf Novanto. (baca: Setya Novanto Tinjau Persiapan Pernikahan Anak di Hotel Mulia)

"Bisa dibayangkan kesibukan orangtua dalam mempersiapkan resepsi pernikahan yang akan dihadiri oleh banyak orang-orang penting dan pejabat tinggi," ucap Tantowi.

Apapun alasan menghilangnya Setya Novanto, nyatanya kinerja DPR terganggu.