JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan PDI-P, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, PKS dan PPP untuk membentuk Koalisi Kekeluargaan dalam menghadapi pemilihan Gubernur DKI Jakarta masih bisa terganjal dan dikoreksi oleh keputusan masing-masing parpol di tingkat pusat.
Perwakilan ketujuh parpol di tingkat pusat menyatakan bahwa koalisi kekeluargaan ini belum final, masih bisa berubah tergantung dengan dinamika politik yang ada.
Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto memastikan bahwa keikutsertaan PDI-P dalam koalisi kekeluargaan bukan atas instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Sebab, koalisi ini masih dalam tahap penyeragaman pandangan politik, termasuk soal penentuan sosok yang bakal dimajukan.
"Koalisi sifatnya masih dalam tahap penjajakan," ujar Hasto, Rabu (10/8/2016).
Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul juga menyatakan bahwa koalisi kekeluargaan dibentuk tidak atas sepengetahuan apalagi restu dari Ketua Umum Partai Susilo Bambang Yudhoyono.
Ia menegaskan bahwa keputusan membangun koalisi ini masih bisa dikoreksi oleh keputusan DPP.
"Parpol itu hanya di tingkat pusat. Tingkat I dan II hanya kepanjangan tangan," kata anggota Komisi III DPR ini.
Sedangkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut bahwa Prabowo mendukung langkah Gerindra DKI bergabung ke Koalisi Kekeluargaan.
Namun ia juga memastikan bahwa keputusan Gerindra DKI ini masih bisa dikoreksi dengan keputusan di tingkat pusat.
"Itu inisiatif dari bawah yang belum mengikat secara final. Tapi saya kira makin banyak komunikasi politik dengan membangun kebersamaan kan makin bagus," ujar Fadli.
DPP PKS menganggap koalisi kekeluargaan baru sebatas forum komunikasi antar parpol untuk menjaring calon gubernur dan wakil gubernur di DKI.
Setelah koalisi menentukan calon yang akan diusung, maka DPP PKS yang akan memutuskan apakah tetap bergabung dengan koalisi dan mendukung calon tersebut atau mengambil langkah lain.
"Keputusan akhir dibahas di Dewan Pimpinan Tingkat Pusat secara musyawarah," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali.
DPP PPP juga masih menunggu siapa calon yang akan dijagokan oleh Koalisi Kekeluargaan. Sebelum calon ditentukan, maka DPP PPP masih memberi keleluasaan yang seluasnya bagi DPW di DKI untuk melakukan komunikasi politik dengan Koalisi Kekeluargaan.
"Sesuai ketentuan UU Pilkada penetapan calon memang oleh DPP, pelaksanaannya oleh DPW/DPC," ucap Arsul.
Sementara PAN dan PKB sama-sama berharap PDI-P bisa mengusung Walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk dijagokan sebagai calon gubernur dari koalisi kekeluargaan.
Wakil Sekjen PKB Daniel Johan ragu koalisi akan bertahan jika PDI-P batal memboyong Risma ke DKI. Menurut dia, enam partai lainnya akan menunggu hingga satu minggu sebelum jadwal pendaftaran kepala daerah ditutup. "Artinya partai lain tidak akan menunggu PDI-P. Akan melakukan komunikasi politik," ucap Wakil Ketua Komisi IV DPR itu.