 |
JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) berharap Polri bisa semakin profesional dan dekat dengan masyarakat. Selama ini, cita-cita itu terbentur minimnya anggaran.
"Untuk membuat lembaga profesional harus didukung anggaran yang cukup. Sekarang ini, ingin membuat program tapi tidak didukung anggaran," kata Komisioner Kompolnas, Edi Hasibuan, kepada Okezone, Jumat 5 September 2014 malam.
Minimnya anggaran, lanjut dia, bisa membuat anggota Polri terjebak dalam penyalahgunaan wewenang. Dia mencontohkan, saat ini dalam menangani 100 kasus, yang dibiayai negara hanya sekira 25 persen.
"Akhirnya terpaksa cari uang sendiri karena kekurangan biaya," ungkapnya.
Penyalahgunaan wewenang, lanjut Edi, akan terus terjadi selama anggaran Polri tidak ditambah maksimal. Pasalnya, Polri juga dilarang menolak laporan dari masyarakat.
"Tuntutan masyarakat besar tapi Polri tidak didukung anggaran. Bagaimana pun akan terjadi penyalahgunaan wewenang," terangnya.
Dia sangat berharap pemerintahan mendatang memperhatikan anggaran Polri. Tahun ini, Polri mendapat anggaran sebesar Rp45 triliun. Dari Rp45 triliun hanya 30 persen yang digunakan untuk pelayanan masyarakat, sisanya untuk gaji personel.
"Idealnya sekira Rp60 triliun. Jadi, 50 persen untuk gaji, 50 persen untuk operasional. Kalau sekarang kan 70 persen untuk gaji dan 30 persen untuk operasional," cetusnya.
Di sisi lain, dia berharap tidak ada lagi polisi nakal dan bermoral jelek jika anggaran sudah dimaksimalkan. "Polri juga harus bisa mengubah perilaku yang menyimpang. Perlu ada revolusi mental kalau anggaran sudah dipenuhi," tegasnya. (trk)