 |
| Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan pernyataan pers tentang kebijakan dan agenda prioritas Kemendagri pada tahun 2015 dan 2016 di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (6/1). |
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkap hasil kajian tim investigasi Kementerian Dalam Negeri terkait ricuhnya proses penghitungan suara di Pilkada Kalimantan Utara.
Mendagri mengatakan permasalahan peristiwa ini sampai terjadi lantaran ketidaksiapan aparat terpadu dalam melakukan prediksi dan deteksi dini. "Karena hasil pemetaan kan sudah diprediksi bahwa tahap penghitungan ini kan rawan konflik," kata Tjahjo melalui pesannya kepada wartawan, Selasa (22/12).
Ia menambahkan, ketidaksigapan itu juga berasal dari penjabat gubernur Kalimantan Utara dan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompimda) yang kurang peka terhadap situasi keamanan di Kaltara.
Menurut Tjahjo, seharusnya pihak tersebut terus koordinasi dan saling mengingatkan, serta mendorong aparat keamanan termasuk pengerahan Satpol PP untuk pengamanan objek vital seperti gedung Pemda dan KPU.
"Untuk terus stand by sehingga siap setiap saat dapat termonitor, tetapi deteksi dini tidak jalan," ungkap mantan anggota DPR tersebut.
Ia menilai kelengahan dan ketidaksigapan aparat keamanan serta jajaran Pemerintahan daerah lantaran mereka menilai pelaksanaan pilkada setempat tenang dan lancar tanpa konflik. Sehingga tidak menjadi perhatian serius, sesuai arahan Mendagri sebelumnya untuk terus memonitor proses rekapitulasi hasil.
"Harusnya terus aktif memonitor situasi secara terus menerus, tapi arahan arahan Kemendagri sejak awal terkait deteksi dini dan tingkatkan koordinasi khususnya peran utama tentang jawab koordinasi terhadap Penjabat Gubernur yang harus aktif berkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forkompimda lengah," ujarnya.
Padahal kata Tjahjo, wilayah yang terjadi kericuhan yakni Bulungan terbilang sangat kecil. Sehingga, bukan hal sulit untuk mendeteksi pergerakan massa dan juga antisipasinya. "Sangat aneh kalau hal ini tidak bisa terdeteksi, mulai pembakaran ban mobil dan melempar ban mobil ke gedung Pemda tidak ada kesigapan aparat dan satpol PP mencegahnya," ujarnya.