 |
| Calon Presiden Joko Widodo berbincang dengan calon Walkil Presiden Jusuf Kalla saat mendengarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (22/7/2014). Pasangan Jokowi-JK akhirnya memenangkan Pilpres 2014 dengan persentase 53,15 persen, mengungguli pasangan Prabowo-Hatta dengan perolehan suara sebanyak 46,85 persen. |
JAKARTA, KOMPAS.com — Pengadaan mobil Mercedes-Benz untuk menteri-menteri pada kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai sarat dengan muatan politis. Peneliti Indonesia Budget Center (IBC), Sugiharto, mengatakan, pengadaan mobil mewah itu bisa saja dianggap upaya untuk melemahkan Jokowi yang selama ini dikenal akan kesederhanaannya. Apabila pengadaan tak terendus media, kata Sugiharto, ini akan menjadi pukulan telak bagi Jokowi pada awal pemerintahannya. (Baca: KPK: Mercy Terlalu Mewah Jadi Mobil Dinas)
"Saya melihat ada unsur politis karena sangat terasa sebagai upaya melemahkan pemerintahan baru melalui mobil karena pemerintahan Jokowi selama ini dikenal sederhana. Kalau pengadaan ini muncul belakangan dan akhirnya terungkap di media, ini akan jadi pukulan dan 'jebakan' bagi Jokowi," kata Sugiharto, saat dihubungi, Rabu (10/9/2014) pagi.
Menurut dia, pengadaan mobil menteri sebenarnya bisa saja dibatalkan meski sudah dianggarkan dalam APBN-P 2014. Pemerintahan selanjutnya bisa menggunakan mobil menteri yang sudah ada saat ini. (Baca: Mengapa Mercy Dipilih Jadi Mobil Dinas Kabinet Mendatang?)
Sugiharto juga menyatakan tak sepakat dengan alasan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi yang menilai usia mobil hanya lima tahun. Menurut dia, dalam hitungan ekonomi, umumnya penyusutan barang baru diketahui setelah pemakaian 10-15 tahun. (Baca: Sudi: Tak Mau Pakai Mobil Baru, Itu Urusan Pemerintahan Mendatang)
"Seharusnya, pengadaan ini tidak perlu karena di tengah keprihatinan masyarakat, pemerintah justru membeli mobil mewah. Apalagi, nanti pemerintahan Jokowi akan dihadapkan pada kemungkinan BBM naik," kata dia.
Selama ini, sambung Sugiharto, pemerintah dan parlemen selalu menggunakan alasan bahwa pengadaan mobil dinas perlu dilakukan karena sudah dianggarkan. (Baca: Ini Alasan Pemerintah Beli Mobil Dinas Mercy untuk Pemerintahan Jokowi)
"Padahal, walau sudah masuk anggaran, tidak dipakai pun tidak apa-apa. Kalaupun sudah lelang, bisa dibatalkan dan ini diizinkan undang-undang, kecuali kalau sudah kontrak," ujar dia.
Seperti diberitakan, pemerintahan SBY telah melakukan pengadaan mobil dinas menteri untuk pemerintahan berikutnya melalui Kementerian Sekretariat Negara. Pemenang lelang sudah ditetapkan, yakni Mercedes-Benz, dengan nilai tender Rp 91,94 miliar.