 |
| Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Neneng Sri Wahyuni tiba di Pengadilan Tipikor untuk menjalani sidang perdana, Jakarta, Kamis (1/11). Agenda sidang perdana Terdakwa Neneng Sri Wahyuni pembacaan dakwaan oleh tim jaksa penuntut umum. (FOTO ANTARA/M Agung Rajasa) |
Jakarta (ANTARA nEWS) - Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) tahun 2008 Neneng Sri Wahyuni merasa keberatan disebut sebagai Direktur Keuangan Grup Permai dalam dakwaan.
"Saya keberatan Yang Mulia karena saya hanya ibu rumah tangga," kata Neneng dalam persidangan di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.
Istri dari terpidana kasus suap pembangunan Wisma Atlet Jakabaring Palembang Muhammad Nazaruddin ini menegaskan dirinya tidak pernah menjadi Direktur Keuangan di Grup Permai.
Untuk itu baik Neneng mau pun kuasa hukum terdakwa akan membacakan nota keberatan atau eksepsi dalam persidangan selanjutnya yang akan digelar pada Kamis (8/11), di Pengadilan Khusus Tipikor Jakarta.
Sebelumnya jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Neneng telah bekerja sama melakukan tindak pidana korupsi pengadaan PLTS senilai Rp8,9 miliar di Kemnakertrans tahun 2008 bersama pejabat Kementerian tersebut yang telah divonis bersalah terlebih dulu oleh Majelis Hakim Pengadilan Khusus Tipikor Jakarta.
Atas perbuatannya tersebut jaksa menyebut perbuatan terdakwa telah merugikan negara lebih dari Rp2,7 miliar.
KPK menetapkan Neneng sebagai tersangka pada bulan Agustus 2011. Namun Neneng sempat meninggalkan Indonesia sebelum ditetapkan sebagai tersangka bersama Muhammad Nazaruddin.
KPK baru berhasil menangkap istri Nazaruddin ini saat tersangka memutuskan kembali ke rumahnya di Pejaten, Jakarta Selatan, setelah kabur ke Malaysia.