 |
|
NU menilai pilkada lebih banyak merugikan (VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)
|
VIVAnews - Nahdlatul Ulama merekomendasikan agar Pemilihan Kepala Daerah yang digelar secara langsung sebaiknya ditinjau ulang. Pengurus Besar NU merekomendasikan agar pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD.
Rekomendasi itu disepakati dalam rapat Komisi bahtsul masail Ad-Diniyah al-Maudlu’iyah yang membahas isu-isu tematik kontemporer. Demikian dikatakan Khatib Aam PBNU, KH Malik Madany dalam rapat komisi itu di Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2012 di Pondok Pesantren Kempek Cirebon, seperti ditulis dalam NU Online.
Menurut Malik, Pilkada secara langsung yang ditetapkan pemerintah melalui UU No 33 tahun 2004 menyebabkan money politics merebak di masyarakat. Masyarakat menerima politik uang dinilai sudah menjadi barang yang lumrah.
"Dan merasa tidak berdosa. Bahkan pada malam hari H, mereka membuka pintu selebar-lebarnya untuk menerima money politics. Ini tak bisa dibiarkan!" kata Malik.
Masalah kedua adalah pilkada selalu mengeluarkan biaya yang tinggi, baik dari pemerintah maupun dari para calon. Persoalan ketiga, tidak sedikit pilkada yang menyebabkan konflik horizontal di antara pendukung.
Malik mengakui, pada mulanya pilkada yang sudah berjalan selama 8 tahun itu memang bertujuan baik, yakni ingin mendapatkan pemimpin yang berkualitas. "Tidak selalu terbukti. Bahkan sebaliknya, dampak negatif atau mafsadah," ujar dia. "Karena itulah, pilkada langsung sebaiknya ditinjau ulang."