 |
| Tampak sebuah toko tengah mengalami pemadaman listrik. |
REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Pemadaman aliran listrik di wilayah Lampung hingga sebulan ke depan dinilai sangat merugikan masyarakat. Lembaga Ombudsman Perwakilan Lampung menyatakan alasan PT PLN Distribusi Lampung memadamkan listrik tersebut tidak logis.
Sebagai lembaga negara yang mengawasi penyelenggara pelayanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Lampung, menyatakan PT PLN wilayah Lampung saat ini bermasalah dalam kinerjanya untuk melayani publik. "PLN selalu berdalih kalau ditegur," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Zulhelmi, kepada ROL akhir pekan kemarin.
Ketidaklogisan alasan PLN ini, ia mengemukakan karena untuk menghadapi persiapan pemilihan presiden dan piala dunia yang akan datang, lantas PLN dengan seenaknya memadamkan aliran listrik kepada pelanggannya sampai sebulan ke depan.
Ombudsman telah berulang kali menegur dan meminta klarifikasi badan usaha milik pemerintah tersebut terkait dengan janji dan kinerjanya. PLN selalu berdalih pemadaman listrik karena persoalan teknis.
Kepada Ombudsman, PLN pernah berjanji untuk menyelesaikan persoalan kelistrikan di wilayah Lampung sampai April ini. Kenyataannya, hingga akhir April pemadaman masih terjadi. Ombudsman akan menagih janji PLN tersebut, karena pelayanan publik lewat PLN ini tidak gratis.
Deputi Manajer Hukum dan Humas PLN Lampung I Ketut Darpa, pernah menyatakan pemadaman aliran listrik di wilayah Lampung terjadi karena PT PLN Distribusi Lampung sedang melakukan penggantian kawat (rekonduktoring) transmisi 150 kV. Dampaknya, Lampung akan mengalami pemadaman bergilir selama sebulan ke depan.
Menurut dia, penggantian konduktor tersebut untuk meningkatkan kapasitas saluran udara tegangan tinggi menjadi dua kali lipat dari kapasitas sebelumnya. Selain itu, peningkatan kapasitas agar pasokan energi listrik mendukung pertumbuhan pelanggan baru, baik untuk industri, hotel, maupun rumah tangga.