 |
| Ilustrasi -- MI/Ebet |
Metrotvnews.com, Semarang: Peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI Siti Zuhro berpendapat pemekaran daerah yang bermuatan politis akan menimbulkan masalah di kemudian hari karena keluar dari koridor cita-cita awal pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Ia menyarankan agar pemekaran daerah untuk sementara dihentikan.
"Bila pemekaran hanya kental dimotivasi politik, hasilnya akan bermasalah," kata Siti yang juga pakar otonomi daerah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ketika dihubungi dari Semarang, Rabu (11/12).
Sebelumnya, usai memberikan kuliah umum di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Senin (9/12), Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman
mengemukakan bahwa sekitar 85% daerah otonomi baru tidak berhasil karena secara administratif masih belum memadai. Bahkan, katanya, banyak motif yang disinyalir DOB itu ada karena kepentingan politik.
Menanggapi hal tersebut, Siti mengatakan kebijakan pembentukan daerah otonom baru (pemekaran daerah) dalam konteks otda mesti disesuaikan dengan tujuan otda, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menyejahterakan rakyat.
Perempuan yang karib disapa Wiwieq itu menambahkan evaluasi hasil pemekaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa sebagian besar DOB bermasalah. Oleh karena itu, ia memandang perlu penataan daerah secara serius dengan menghentikan terlebih dahulu pemekaran daerah, baik penataan melalui perbaikan undang-undang maupun aplikasinya.
"Pembenahan penataan mekanisme pemekaran diperlukan agar kebijakan otda bisa efektif dan tidak sekadar menghasilkan DOB saja," pungkas penulis buku "Efektivitas dan Efisiensi Pemerintahan Daerah di Jawa Tengah dan Sumatera Barat" itu. (Ant)