 |
| Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang Saldi Isra memberikan keterangan saat menjadi saksi ahli dari pasangan Jokowi-JK pada sidang sengketa Pilpres 2014 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2014). Ini adalah sidang terakhir sebelum MK kembali menggelar sidang putusan pada 21 Agustus 2014. Kesembilan hakim MK terlebih dahulu akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) secara tertutup selama tiga hari berturut-turut untuk mengambil putusan. |
JAKARTA, KOMPAS.com – Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Padang Saldi Isra mengatakan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD menghalangi kedaulatan rakyat. Hak konstitusi rakyat terpaksa harus terwakilkan oleh wakil rakyat di DPRD, yang belum tentu sejalan dengan pemikiran rakyat.
Saldi mengatakan, dalam sistem presidensial seperti yang berlaku di Indonesia, pemilihan secara langsung merupakan hal yang wajar. Pasalnya, kedaulatan tertinggi dalam sistem tersebut berada di tangan rakyat.
“Kepala eksekutifnya harus dipilih rakyat, kalau tidak terjadi, maka akan terjadi manipulatif mandat rakyat oleh legislatif,” kata Saldi di Jakarta, Kamis (11/9/2014).
Problem lainnya, menurut dia, terjadi dualisme dalam proses pemilihan organ eksekutif. Di satu sisi, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat. Namun di sisi lain, kepala daerah yang juga merupakan bagian dari eksekutif justru dipilih oleh parlemen.
“Problem konstitusionalnya antara pemilihan di pusat dan di daerah, presidennya dipilih langsung, kok kepala daerahnya, bupati dan gubernur dipilih tidak langsung. Ini kan jadi tidak konsisten,” ujarnya.
RUU Pilkada saat ini tengah dalam pembahasan di Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah salah satu isu yang menjadi sorotan. Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Namun, kini seluruh parpol koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional, ditambah Partai Demokrat berubah sikap dan menginginkan agar pilkada dipilih oleh DPRD.