Pengamat: Dokter Boleh Berdemo, asal...

KOMPAS.com — Demo untuk menunjukkan aspirasi sah-sah saja dilakukan semua kalangan. Pun dengan dokter yang melakukan aksi serupa pada Rabu (27/11/2013) kemarin. Menurut pengamat sosial dari Universitas Padjadjaran, Budi Rajab, sangat wajar bila dokter melakukan aksi tersebut karena isu kriminalisasi menyangkut masa depan mereka.

 

Walau begitu, Andi menyoroti beberapa hal terkait pelaksanaan unjuk rasa kemarin yang menurutnya belum tepat.

"Mungkin jika mau demo, para dokter harus kompak dan memastikan kesamaan peraturan yang berlaku di semua layanan kesehatan. Kalau tidak seragam, mungkin jangan dulu berdemo," kata Andi kepada KOMPAS Health, Kamis (28/11/2013).

 

Ketidakkompakan ini, kata Andi, bisa dilihat dari berbagai berita yang melaporkan adanya pasien yang tidak terlayani. Hal ini dikarenakan dokter dan tenaga kesehatan lain yang melayani tidak berada di tempat. Alasannya adalah para tenaga kesehatan sedang berdemo, atau rumah sakit yang tidak beroperasi.

 

Situasi ini tentu tidak tepat mengingat dokter tidak boleh melupakan fungsinya sebagai pelayan kesehatan. Kepentingan berdemo tidak boleh berdampak negatif pada layanan kesehatan. Hal ini tentunya harus terjadi di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jakarta atau kota-kota besar.

 

Andi juga mengingatkan profesi dokter yang bersifat sangat spesifik dan tak bisa digantikan. Sifat ini khas melekat pada dokter dan berbeda dengan profesi lainnya. Selain itu, pekerjaan dokter juga melibatkan hubungan relasi pasien-dokter, yang lebih bersifat kemanusiaan.

 

Hubungan relasi ini bersifat saling membutuhkan dan tentunya tidak bisa digantikan. "Relasi inilah yang tidak bisa ditinggalkan. Bila ditinggalkan jadilah pasien tidak terlayani dengan baik," kata Andi.

 

Andi berharap ke depannya para dokter bisa meningkatkan koordinasi antar-rumah sakit sebelum demo. Koordinasi ini untuk memastikan operasional rumah sakit tetap berjalan, walau beberapa tenaga layanan kesehatan mengikuti unjuk rasa. Dengan ini, dokter tidak melupakan fungsinya sebagai tenaga layanan kesehatan masyarakat.