 |
| Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat mengikuti Penandatanganan Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (19/3/2015). Nota kesepakatan yang diinisiasi oleh KPK itu ditandatangani oleh 20 kementerian dan 7 lembaga. Selain itu ditandatangani juga Deklarasi Aparat Penegak Hukum untuk Menyelamatkan SDA Indonesia oleh KPK, Polri, TNI, dan Kejaksaan. |
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Institut Madani Nusantara Prof Nanat Fatah Natsir menilai, kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama satu tahun pertama belum berhasil mengatasi permasalahan yang dihadapi Indonesia.
Bahkan, ia menilai pemerintahan Jokowi melangkah mundur bila dibandingkan pemerintahan sebelumnya.
"Membangun Indonesia ini bukan hanya baru satu tahun, tetapi sudah 70 tahun. Pemerintahan sebelumnya sudah berhasil membangun fondasi, mengapa saat ini justru mundur," kata Nanat Fatah Natsir ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (21/10/2015), seperti dikutip Antara.
Mantan rektor UIN Bandung itu mengatakan, ada beberapa indikator yang membuktikan bahwa kinerja pemerintahan Jokowi-JK justru membawa Indonesia ke dalam kemunduran dibandingkan sebelumnya.
Salah satu indikatornya adalah jumlah penduduk yang rentan miskin, dengan pengeluaran dua dolar Amerika Serikat per hari menurut versi Bank Dunia, lebih dari 50 persen penduduk.
"Versi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2015 sebanyak 28,59 juta orang atau 11,22 persen dari jumlah penduduk. Bertambah 0,86 juta orang bila dibandingkan September 2014 sebesar 27,73 juta orang atau 10,96 persen," tuturnya.
Pemutusan hubungan kerja (PHK) juga semakin bertambah menjadi 43.000 orang, meningkat 62 persen dari jumlah PHK pada akhir Agustus 2015 sebanyak 26.506 orang.
Sedangkan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat masih lemah, meskipun sempat ada penguatan, tetapi belum bisa dipastikan apakah sudah bersifat fundamental atau hanya sentimen belaka.
Nanat menilai, kebijakan ekonomi juga masih cenderung bias dengan kepentingan asing, tidak prorakyat. Akibatnya kesenjangannya antara kaya dan miskin semakin bertambah. Indikasinya, rasio GINI Indonesia saat ini 0,43.
"Konsep Nawa Cita masih belum 'membumi' dan tidak dilaksanakan. Mudah-mudahan pemerintahan Jokowi-JK ke depan bisa lebih baik," pungkasnya.