 |
Jakarta - Fraksi-fraksi DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendorong agar pilkada dikembalikan ke format lama, yaitu kepala daerah dipilih oleh DPRD. Fraksi yang tergabung dalam koalisi pro Jokowi-JK menolak dorongan koalisi Merah Putih. Masing-masing kubu pun perang argumen.
Gerindra, yang menjadi salah satu lokomotif pendorong pengembalian ke DPRD berpandangan pilkada langsung lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.
"Selama hampir 10 tahun kita menggunakan pilkada langsung, sudah 327 gubernur, bupati dan wali kota tersangkut kasus korupsi dan masuk penjara," kata Ketua Fraksi Gerindra MPR Martin Hutabarat kepada detikcom, Selasa (9/9/2014).
Martin mengatakan sudah ada upaya untuk memperbaiki sistem pilkada langsung ini, namun, menurutnya, tak ada perubahan yang berarti. Jika sistem ini dipertahankan, masih menurut Martin, akan lebih banyak lagi kepala daerah yang ditangkap aparat.
"Apa kita tidak malu pejabat-pejabat kita ditangkapi KPK, Kejaksaan dan Polisi? Akhirnya rakyat pun nanti tidak percaya lagi pada demokrasi," ujarnya.
Anggota Dewan Pembina Gerindra ini menambahkan, mengembalikan pilkada melalui DPRD tak melanggar UUD 1945. "Pemilihan oleh anggota-anggota DPR Provinsi/Kabupaten/Kota yang terpilih dari hasil pemilu legislatif itu juga demokratis," tandas Martin.
Namun Hanura tak setuju dengan pandangan Gerindra. Menurut Sekretaris Fraksi Hanura DPR Saleh Husin, mengembalikan pilkada ke DPRD adalah langkah mundur.
"Ini menjadi langkah mundur dan mencederai kedaulatan rakyat," ujar Saleh terpisah.
Saleh mengatakan Hanura konsisten mempertahankan agar pilkada dilaksanakan dengan cara dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan langsung ini sesuai dengan semangat reformasi.
"Jangan karena hanya kepentingan kelompok tertentu lantas hak demokrasi daripada rakyat dirampas dan diserahkan ke DPRD," ujarnya.
"Kalau ada kekurangan dalam pelaksanaan selama ini, maka itu yang harus dibenahi dan bukan hak rakyat yang dirampas," imbuh Ketua DPP Hanura ini.