 |
| Presiden Joko Widodo mengungkapkan kemarahannya saat menjawab pertanyaan wartawan terkait pencatutan nama Presiden dalam permintaan saham Freeport di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/12/2015). Presiden menilai bahwa tindakan itu melanggar kepatutan, kepantasan, moralitas dan wibawa negara. |
JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo yang disampaikan melalui akun Twitter @jokowi merupakan peringatan agar tidak ada pihak yang mencatut namanya untuk kepentingan pribadi.
Menurut Pramono, peringatan ini bersifat umum. "Yang jelas, Presiden beri warning secara terbuka supaya hal itu tak dilakukan siapa pun," kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/1/2016).
Ia menuturkan, Jokowi menuliskan pernyataan itu dalam perjalanan menuju lokasi peletakan batu pertama proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Menurut Pram, Jokowi ingin membuat tradisi baru mengenai pemerintahan bersih dan terbuka tanpa ada pihak yang mencatut nama Presiden di luar ketentuannya.
Pram tidak menjawab ketika ditanya wartawan tentang adanya kasus dugaan pencatutan nama selain yang dilakukan Setya Novanto dan pengusaha migas Riza Chalid.
Ia hanya memastikan bahwa Jokowi memiliki banyak informasi yang diperoleh dari para pembantunya, termasuk lembaga intelijen.
"Presiden betul-betul (ingin) tak ada orang yang menyalahgunakan nama Presiden, wibawa Presiden, untuk keperluan pribadi. Siapa pun itu," kata dia.
Presiden Jokowi kembali berbicara mengenai pencatutan nama. Kali ini, hal tersebut disampaikan melalui akun Twitter pribadinya, @jokowi.
"Siapa pun catut nama saya (keluarga/relawan/pejabat/lainnya), minta jabatan/proyek abaikan saja. Pemerintahan bersih harus dipraktikkan -Jkw," tulis Jokowi di akun Twitter-nya, Kamis (21/1/2016) pagi.