 |
| Politisi PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Puan Maharani bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berbicara kepada wartawan di sela-sela Kongres IV PDI-P di Bali, Kamis (9/4/2015). |
JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, menilai pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam pembukaan Kongres IV PDI-P, Kamis kemarin, sebagai suatu ungkapan kegundahan. Kegundahan itu terjadi akibat suatu realitas yang tidak sejalan dengan apa yang diharapkan.
"Saya menilai pidato Megawati dalam Kongres PDI-P menunjukkan kegundahan Mega. Setelah di awal terbentuknya pemerintahan, komunikasi politik Jokowi dengan partainya belum terkoordinasi dengan baik," ujar Gun Gun kepada Kompas.com, Jumat (10/4/2015).
Gun Gun mengatakan, ada dua hal yang bisa dilihat dalam isi pidato Megawati. Pertama, ada pesan yang kuat dari Megawati bahwa komunikasi antara PDI-P sebagai partai pemenang pemilu dan Presiden Joko Widodo sebagai pemerintah belum berjalan dengan baik. Menurut dia, pidato tersebut setidaknya menjadi upaya Megawati untuk melakukan konsolidasi ulang, baik terhadap Jokowi maupun terhadap seluruh kader partai.
Selain itu, isi pidato tersebut dianggapnya menyiratkan adanya ketidakcocokan antara realitas yang terjadi dan harapan PDI-P sebagai partai pengusung pemerintah. Ia mengatakan, sewajarnya PDI-P tentu mengharapkan adanya keuntungan politik sebagai partai pemenang pemilu, misalnya pada jabatan-jabatan tertentu.
Namun, ada beberapa harapan yang tidak terakomodasi dengan baik. Hal itu mengakibatkan buruknya komunikasi antara Jokowi dan partai pengusungnya. Salah satu contohnya, kata Gun Gun, kegagalan Jokowi meloloskan Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri.
"Beberapa kebijakan pemerintah justru ditanggapi cukup keras oleh kader PDI-P sendiri. Seakan-akan PDI-P seperti partai oposisi," kata dia.
Dalam pidato yang disampaikan dalam Kongres IV PDI-P di Bali, Kamis (9/4/2015), Megawati menegaskan bahwa pekerjaan rumah selanjutnya adalah mengatur mekanisme kerja antara pemerintah dan partai pengusungnya. Megawati menilai hal ini penting karena hubungan pemerintah dan partai pengusung adalah kehendak demokrasi yang didasari konstitusi. (Baca: Pidato Megawati Penuh Pesan untuk Pemerintahan Jokowi)