 |
| Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo) |
Sumenep (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan untuk tidak menjadikan Indonesia sebagai lautan fitnah, namun lautan kebenaran yang didukung oleh pemberitaan yang benar, seimbang dan beritikad baik.
"Fitnah saya kira sesuatu yang harus kita perangi, ajaran Islam sangat jelas untuk menjauhi fitnah. Kita ingin negara kita ini bukan lautan fitnah, tetapi lautan kebenaran," kata Presiden dalam silaturahim dengan ulama dan tokoh masyarakat Madura di Pendopo Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Rabu malam.
Menurut Presiden, pada bulan-bulan terakhir ada kenaikan peningkatan pemberitaan yang kurang benar. "Contohnya sekarang ini banyak sekali pemberitaan di media massa yang seolah-olah sudah memvonis, si A, si B, Si C, sebagai bersalah apakah itu urusan hukum atau urusan lain," kata Yudhoyono.
Presiden melanjutkan, pemberitaan semacam itu, yang gegabah tanpa melakukan cek silang, akan membuat penderitaan orang lain dan mencemarkan nama orang yang tak bersalah.
"Hati-hati karena pemberitaan yang gegabah, yang ceroboh yang tidak diuji kebenaran informasinya, yang tidak dicrosscek dimintakan pandangannya, apalagi disertai dengan itikad tidak baik itu merugikan, mencemarkan dan membikin penderitaan orang lain, padahal orang-orang itu belum tentu bersalah," katanya.
Kepala negara menambahkan, kebebasan yang kebablasan yang melanggar kebebasan orang lain, menyalahi tata krama, etika dan aturan hukum akan membuat ketenteraman terganggu. Untuk itu, Presiden mengharapakan semuanya untuk mengendalikan kebebasan sehingga tidak mengganggu kebebasan orang lain dan ketenteraman masyarakat.
"Dari bumi Madura ini selaku kepala negara saya serukan marilah kita jaga situasi kehidupan masyarakat yang baik, semua saling bertanggung jawab, saling mengontrol kebebasan yang ada di negeri kita ini," kata Yudhoyono.
Presiden dalam kesempatan itu didampingi oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono. Tampak pula hadir sejumlah menteri di antaranya Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Pendidikan M Nuh.
Kemudian Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Pariwisata dan Perekonomian Kreatif Mari Elka Pangestu, Menteri Koperasi dan UKM Syariffudin Hasan. (M041/Z002)