 |
| Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono bersama Ketua DPR Marzuki Alie (kiri) melambaikan tangan usai menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang bersama DPR dan DPD RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2014). Pidato kenegaraan tersebut disampaikan dalam rangka menyambut HUT Ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 2014. |
JAKARTA, KOMPAS.com - Pada pertengahan bulan Juli lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mencanangkan program 100 hari terakhir di pengujung masa jabatannya. Program yang wajib dilaksanakan semua kementerian dan lembaga itu ditargetkan rampung pada 10 Oktober 2014.
"Program 100 hari terakhir itu bisa selesai 10 Oktober tetapi tentu kalau program besarnya berkesinambungan," kata kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana di Istana Negara, Rabu (20/8/2014).
Dia menuturkan, sejumlah program 100 hari yang sudah selesai yakni terkait pemanfaatan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan waduk, revisi peraturan menteri, dan sistem intergritas nasional. Armida optimistis target-target pemerintahan lain bisa dicapai pada 10 Oktober.
Mengenai kemungkinan target itu meleset karena ada sejumlah menteri yang akan mundur karena terpilih sebagai anggota DPR, Armida menampiknya. Menurut dia, posisi kementerian yang ditinggal menterinya akan diangkat pelaksana tugas ataupun menteri ad-interm.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan masih mendalami aturan soal pengunduran diri menteri itu. Berdasarkan pengalaman pada 2009, para menteri yang terpilih sebagai anggota DPR mengundurkan diri 20 hari sebelum pelantikan anggota dewan.
"Tetapi apakah itu kebijakan, ini saya sedang mencari aturannya. Dalam praktik dulu, apakah Bapak Presiden yang meminta lebih cepat atau bagaimana itu, saya akan cek," kata Gamawan.
Sejumlah menteri akan meninggalkan kabinet pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum masa pemerintahan Presiden Yudhoyono berakhir 20 Oktober. Hal itu karena menteri tersebut menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan akan dilantik pada 1 Oktober. Menteri yang terpilih menjadi anggota legislatif akan mengajukan surat pengunduran diri sebelum jabatan menterinya berakhir.
Salah satu menteri yang memastikan diri akan mundur adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarief Hasan. Syarief terpilih sebagai anggota DPR dari Partai Demokrat.
Selain Syarief, menteri-menteri lain yang juga terpilih menjadi anggota DPR adalah Menteri Energi Sumber Daya Mineral Jero Wacik, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring.